Pemda Sumba Timur Sambut Tim KPK untuk Kerja Sama Cegah Korupsi

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sumba Timur menerima kunjungan Tim KPK RI untuk melakukan rapat koordinasi dan survei lokasi terkait penguatan pencegahan korupsi.
• Kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.
• Wakil Bupati menegaskan komitmen daerah untuk mendukung program KPK dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
• Seluruh pimpinan perangkat daerah turut dilibatkan guna mendukung implementasi program pencegahan korupsi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, NTT menyambut kedatangan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) pada Rabu (8/4/2026).

Tim pemberantas korupsi tersebut disambut Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani dan didampingi Sekretaris Daerah Sumba Timur Umbu Ngadu Ndamu di Ruang Patola Ratu, Aula Sekda.

Kedatangan tim KPK itu untuk melaksanakan rapat koordinasi dan survei lokasi menyusul surat Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI dalam rangka penguatan koordinasi di Kabupaten Sumba Timur.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di daerah.

Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung program KPK, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut baik kehadiran Tim KPK RI sebagai bentuk penguatan sinergi dalam upaya pencegahan korupsi. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik,” kata dia dalam keterangannya.

Ia berharap, pertemuan tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan KPK, serta menjadi langkah konkret dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, seluruh pimpinan perangkat daerah.

Mereka yang nantinya akan berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi. (dim)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS