NTT Terkini
Kader Bakal Ikut Retret Ketua DPRD, DPD PDIP NTT Yunus Takadewa Buka Suara
DPD PDI Perjuangan NTT buka suara terhadap rencana kegiatan retret bagi para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Penulis: Irfan Hoi | Editor: OMDSMY Novemy Leo
"Di tengah dinamika fiskal yang membutuhkan kebijakan afirmatif dari Pemerintah Pusat, malah membuat kegiatan yang semestinya, bagi kami sunggu prihatin," ujar Yunus Takandewa.
Kemendagri yang bertanggung jawab dalam urusan penyelenggaraan pembangunan di daerah, hendaknya mendengar aspirasi yang tengah berkembang. Jika anggaran retret itu dialihkan untuk pembangunan daerah, justru lebih baik.
"Daerah membutuhkan itu sekarang. Bukan bimtek, bukan kegiatan yang menghabiskan uang negara, yang outputnya tidak untuk pembangunan untuk rakyat," kata Yunus Takandewa.
Yunus Takandewa menilai, langkah Kemendagri bertentangan dengan semangat efisiensi. PDIP, kata Yunus, dalam Rakernas terbaru juga merumuskan sikap untuk meminta Pemerintah Pusat agar membuat kebijakan untuk tetap memenuhi transfer keuangan ke daerah berdasarkan aturan yang ada.
Yunus Takandewa bercerita sejumlah Desa ikut terkena imbas pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat. Program Desa yang sudah disusun dan dikerjakan harus dianulir hingga berhutang karena pemangkasan anggaran. Baginya, ini bertolak belakang dengan situasi daerah dan retret Ketua DPRD.
"Tapi kan sampai hari ini, Pemerintah pusat tutup mata. Malah mau lakukan efisiensi lagi. Ini bukan saja di level Pemerintah Daerah, terjadi juga Pemerintah Desa," ujar Yunus Takandewa.
Ketua DPRD NTT Emi Nomleni yang dihubungi terpisah tidak menjawab pesan yang dikirim. Dalam sebuah surat yang diperoleh, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia diminta untuk mengikuti retret atau Kursus Pemantapan Pemimpin Daerah (KPPD) yang digelar Lemhanas RI 15-19 April 2026 bertempat di Akademi Militer, Magelang.
Menurut Emi Nomleni, kegiatan ini bertujuan agar pimpinan DPRD dituntut untuk mampu membaca dinamika global, menjaga stabilitas politik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menyelaraskannya dengan fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran di tingkat lokal.
"Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045," tulis surat itu menyebut tema kegiatan selama lima hari ini. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
| DPRD NTT Genjot Akses KUR: UMKM Didorong Tumbuh, Hambatan Pembiayaan Disorot |
|
|---|
| Pembiayaan UMi Sektor Pertanian di NTT Stabil, Pemerintah Dorong Hilirisasi dan Agro-Tourism |
|
|---|
| PLN UIP Nusra Mulai Tahap Uji Tanah, Pembangunan Jalan Akses PLTP Ulumbu Unit 5-6 Resmi Berjalan |
|
|---|
| SMA Katolik St. Carolus Kupang Terapkan Ujian Karya Tulis Ilmiah untuk Tentukan Kelulusan Siswa |
|
|---|
| Ini Cerita Keluarga Pasien Cuci Darah di RSUD Prof WZ Johannes Kupang |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Yunus-Takandewa-saat-memberikan-keterangan-kepada-wartawan.jpg)