Selasa, 5 Mei 2026

NTT Terkini 

Kader Bakal Ikut Retret Ketua DPRD, DPD PDIP NTT Yunus Takadewa Buka Suara

DPD PDI Perjuangan NTT buka suara terhadap rencana kegiatan retret bagi para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Tayang:
Penulis: Irfan Hoi | Editor: OMDSMY Novemy Leo
POS-KUPANG.COM/ALBERT AQUINALDO
KETERANGAN- Ketua DPD PDI-P NTT, Yunus Takandewa saat memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Konfercab PDIP se-daratan Flores-Lembata di Ende, Sabtu (29/11/2025) 

"Di tengah dinamika fiskal yang membutuhkan kebijakan afirmatif dari Pemerintah Pusat, malah membuat kegiatan yang semestinya, bagi kami sunggu prihatin," ujar Yunus Takandewa

Kemendagri yang bertanggung jawab dalam urusan penyelenggaraan pembangunan di daerah, hendaknya mendengar aspirasi yang tengah berkembang. Jika anggaran retret itu dialihkan untuk pembangunan daerah, justru lebih baik. 

"Daerah membutuhkan itu sekarang. Bukan bimtek, bukan kegiatan yang menghabiskan uang negara, yang outputnya tidak untuk pembangunan untuk rakyat," kata Yunus Takandewa

Yunus Takandewa menilai, langkah Kemendagri bertentangan dengan semangat efisiensi. PDIP, kata Yunus, dalam Rakernas terbaru juga merumuskan sikap untuk meminta Pemerintah Pusat agar membuat kebijakan untuk tetap memenuhi transfer keuangan ke daerah berdasarkan aturan yang ada. 

Yunus Takandewa bercerita sejumlah Desa ikut terkena imbas pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat. Program Desa yang sudah disusun dan dikerjakan harus dianulir hingga berhutang karena pemangkasan anggaran. Baginya, ini bertolak belakang dengan situasi daerah dan retret Ketua DPRD. 

"Tapi kan sampai hari ini, Pemerintah pusat tutup mata. Malah mau lakukan efisiensi lagi. Ini bukan saja di level Pemerintah Daerah, terjadi juga Pemerintah Desa," ujar Yunus Takandewa

Ketua DPRD NTT Emi Nomleni yang dihubungi terpisah tidak menjawab pesan yang dikirim. Dalam sebuah surat yang diperoleh, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia diminta untuk mengikuti retret atau Kursus Pemantapan Pemimpin Daerah (KPPD) yang digelar Lemhanas RI 15-19 April 2026 bertempat di Akademi Militer, Magelang. 

Menurut Emi Nomleni, kegiatan ini bertujuan agar pimpinan DPRD dituntut untuk mampu membaca dinamika global, menjaga stabilitas politik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menyelaraskannya dengan fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran di tingkat lokal. 

"Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045," tulis surat itu menyebut tema kegiatan selama lima hari ini. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS 

 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved