Kader Bakal Ikut Retret Ketua DPRD, DPD PDIP NTT Yunus Takadewa Buka Suara

Ringkasan Berita:

• DPD PDI Perjuangan NTT buka suara terhadap rencana kegiatan retret bagi para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 
• Setidaknya ada lima kader PDI Perjuangan NTT saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD, dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten. Salah satunya, Emi J. Nomleni, yang mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Provinsi NTT. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG –DPD PDI Perjuangan NTT buka suara terhadap rencana kegiatan retret bagi para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 

Setidaknya ada lima kader PDI Perjuangan NTT saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD, dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten. Salah satunya, Emi J. Nomleni, yang mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Provinsi NTT. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Yunus Takandewa menyebut hingga saat ini belum ada arahan dari DPP PDIP ihwal retret Ketua DPRD yang dilaksanakan Pemerintah Pusat itu. Dia memberi izin jika tidak ada petunjuk lanjutan dari DPP. 

"Kalau memang tidak ada arahan khusus dari Dewan Pimpinan Pusat ya silahkan," kata Yunus Takandewa, Rabu (15/4/2026) lewat sambungan telepon. 

Yunus Takandewa mengaku tetap menunggu arahan dari DPP terkait dengan kegiatan ini. Apapun arahannya, menurut dia, PDIP di daerah akan tetap mengikuti. Semua kader wajib mematuhi setiap instruksi atau arahan DPP PDIP. 

Sisi lain, Yunus Takandewa yang adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT menyayangkan penyelenggaraan kegiatan itu. Sebab, di tengah keterbatasan anggaran yang dialami daerah justru dilaksanakan kegiatan tersebut. 

"Lima hari kan, kok bisa-bisanya Kemendagri bisa menyelenggarakan kegiatan yang cukup memakan waktu dan menghabiskan anggaran yang cukup besar, kalau mengumpulkan pimpinan DPRD seluruh Indonesia," ujar Yunus Takandewa. 

Pemerintah Daerah, kata Yunus Takandewa, sedang mengalami keterpurukan akibat pemotongan anggaran pada berbagai sektor. Sehingga, kegiatan yang dibuat ini mestinya tidak perlu. Karena tidak memiliki nilai mendesak. 

"Apa sih substansinya. Apalagi kegiatan semi militer. Ada apa. Saya menyoroti dari aspek urugensi dan substansinya," kata Yunus Takandewa. 

Harusnya, ujar Yunus Takandewa, Pemerintah Pusat mendengar dan memahami keluhan Pemerintah Daerah yang mengalami tekanan kebijakan fiskal akibat pemotongan transfer keuangan ke daerah.

Dampak dari pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat itu juga membuat pembangunan layanan publik di daerah terhambat. Padahal banyak program strategis yang sangat bergantung pada anggaran Pemerintah Pusat. 

"Banyak program strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat kan belum terlayani secara utuh sampai hari ini," kata Yunus Takandewa. 

Yunus Takandewa mengingatkan Mendagri agar memahami keadaan psikologis Pemerintah Daerah hingga level paling bawah yakni Pemerintah Desa. Banyak anggaran atau Dana Desa yang sudah direncanakan harus dipangkas.