Editorial: Mencari Kesembuhan di RSUD Atambua

Ringkasan Berita:

• NILAI kemanusiaan sedang diuji di lorong-lorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.
• Sejak Selasa 7 April 2026, belasan dokter spesialis memilih berhenti melayani pasien demi menyuarakan protes terkait insentif dan tunjangan. 
• Dalam kalimat yang lebih lugas, dokter spesialis di kota perbatasan RI-Timor Leste tersebut mogok kerja.
• Hasilnya? Pasien jantung dan penyakit lainnya yang butuh kontrol rutin terpaksa pulang dengan kecewa. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - NILAI kemanusiaan sedang diuji di lorong-lorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sejak Selasa 7 April 2026, belasan dokter spesialis memilih berhenti melayani pasien demi menyuarakan protes terkait insentif dan tunjangan. Dalam kalimat yang lebih lugas, dokter spesialis di kota perbatasan RI-Timor Leste tersebut mogok kerja.

Hasilnya? Pasien jantung dan penyakit lainnya yang butuh kontrol rutin terpaksa pulang dengan kecewa. Kursi roda mereka tertahan di depan pintu ruang tindakan yang tertutup, dan ketidakpastian menyelimuti wajah-wajah warga yang datang mencari kesembuhan di RSUD Atambua.

Akar masalahnya klasik yaitu perubahan regulasi keuangan. Penurunan drastis nilai insentif, dari angka Rp35 juta menjadi skema berjenjang mulai dari Rp7,5 juta hingga Rp15 juta menjadi pemicu aksi mogok ini.

Bagi para dokter spesialis, insentif merupakan wujud apresiasi dan hak mereka yang mesti dipenuhi. Namun,bagi pasien kejadian ini menyangkut soal hidup dan mati.

Kita tidak patut menutup mata bahwa dokter spesialis adalah aset SDM vital daerah. Kesejahteraan mereka penting sekali demi kualitas prima layanan kesehatan. Namun, menjadikan layanan publik secamam "sandera" dalam sengketa administratif terkait insentif merupakan langkah kurang elok secara moral maupun etika profesi.

Sumpah dokter jelas menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas tertinggi. Bukankah ketika poli RSUD Atambua sepi dan pasien darurat terpaksa pulang, ada kode etik yang tercederai?

Pemerintah Kabupaten Belu pun tidak bisa tinggal diam atau sekadar berlindung di balik aturan baru. Tidak mungkin ada asap kalau tak ada api. Aksi mogok itu memantulkan problem komunikasi birokrasi. Penyesuaian angka insentif yang sangat signifikan idealnya melewati sosialisasi dan dialog matang sebelum ketok palu.

Mengubah angka dari Rp35 juta ke Rp7,5 juta tanpa masa transisi atau kesepakatan yang kuat berubah menjadi resep sempurna yang memicu dokter spesialis mogok kerja.

Situasi di RSUD Atambua saat ini bukan lagi sekadar urusan dapur rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu. Apa yang terjadi di sana sejak dua hari lalu merupakan keadaan darurat pelayanan publik.

Itulah sebabnya kita  memohon dengan sangat agar Pemerintah Daerah Kabupaten Belu segera membuka ruang negosiasi yang jujur dan transparan dengan para dokter spesialis. Cari jalan tengah yang tetap menghargai kondisi anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi namun tidak merendahkan profesionalisme dokter.

Kita ajak para dokter spesialis kembali ke ruang praktik sementara proses dialog berjalan. Jangan biarkan hak pasien dikorbankan demi tuntutan finansial. Manajemen RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua kiranya bisa memastikan mitigasi berjalan baik agar tidak ada pasien dalam kondisi kritis yang telantar selama polemik ini berlangsung.

Kabupaten Belu tentu membutuhkan dokter spesialisnya, dan para dokter butuh dukungan pemerintah daerahnya. Jangan biarkan ego birokrasi dan kekecewaan profesi membuat rakyat kecil kehilangan hak dasarnya untuk sehat.

Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti berdenyut hanya karena angka-angka di atas kertas belum menemui kata sepakat antara Pemda Belu dan para dokter spesialis. Semoga kisruh di RSUD Atambua segera berlalu.  (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS