Kecelakaan Pelajar di NTT Kian Mengkhawatirkan, DPRD Soroti Kegagalan Sistemik

Ringkasan Berita:

• Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Nusa Tenggara Timur (NTT) kian mengkhawatirkan
• Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo menilai, persoalan ini tidak lagi bisa dianggap sebagai insiden biasa, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik
• Pentingnya pengawasan rutin, terutama pada jam-jam sekolah, bukan sekadar razia sesekali

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Nusa Tenggara Timur (NTT) kian mengkhawatirkan. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo menilai, persoalan ini tidak lagi bisa dianggap sebagai insiden biasa, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

Sebagai pimpinan Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Winston menyebut, dalam beberapa waktu terakhir terjadi pola kecelakaan berulang yang sangat memprihatinkan. 

Sejumlah kasus di berbagai daerah memperlihatkan tren serupa, mulai dari pelajar yang mengalami luka parah hingga kehilangan nyawa saat berangkat maupun pulang sekolah.

Baca juga: DPRD NTT: Dukungan PANRB Sudah Jelas, Kini Saatnya Solusi Fiskal Konkret untuk Selamatkan PPPK

“Data dan fakta menunjukkan satu kesamaan yang tidak bisa kita abaikan, mayoritas korban adalah anak di bawah umur, tidak memiliki SIM, menggunakan kendaraan pribadi, dan mengalami kecelakaan pada jam sekolah,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Ia merinci sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian, seperti kecelakaan di Ruteng pada Januari 2026 yang menyebabkan pelajar 16 tahun terseret kendaraan pick-up, kecelakaan beruntun di TTS yang merenggut nyawa pelajar, hingga kasus di Manggarai, Sikka, dan TTU dalam beberapa tahun terakhir dengan korban pelajar.

Menurut Winston, kondisi ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam sistem perlindungan anak di NTT. Ia menilai ada tiga titik lemah utama yang harus segera dibenahi.
Pertama, dari sisi penegakan hukum yang dinilai belum konsisten. 

Politisi Demokrat itu menekankan pentingnya pengawasan rutin, terutama pada jam-jam sekolah, bukan sekadar razia sesekali.

Kedua, peran orang tua yang masih kerap membiarkan bahkan memfasilitasi anak di bawah umur membawa kendaraan. 

“Ini kebiasaan yang harus dihentikan karena menempatkan anak dalam risiko tinggi,” ujarnya.

Ketiga, kata dia, lingkungan sekolah yang dinilai belum mengambil langkah tegas meski mengetahui siswanya membawa kendaraan sendiri. Ia menegaskan, sekolah harus menjadi bagian dari solusi.

Dalam pandangannya, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah terpadu dan konkret yang melibatkan berbagai pihak.

Salah satu solusi strategis yang didorong adalah penyediaan transportasi pelajar yang aman, termasuk pengadaan bus sekolah, khususnya di wilayah dengan mobilitas pelajar tinggi.