Editorial: Perang dan Dapur Rakyat Indonesia

Ringkasan Berita:

• GLOBALISASI telah menghantarkan kita pada titik ini: meski genderang perang bertalu jauh di daratan Rusia-Ukraina atau Timur Tengah, tempias buruknya merambat hingga ke pelosok Flobamora.
• Eskalasi konflik terbaru yang melibatkan Amerika Serikat-Israel melawan Iran sejak bulan lalu, kini menempatkan stabilitas ekonomi domestik Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam bayang-bayang ketidakpastian yang kelam.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - GLOBALISASI telah menghantarkan kita pada titik ini: meski genderang perang bertalu jauh di daratan Rusia-Ukraina atau Timur Tengah, tempias buruknya merambat hingga ke pelosok Flobamora.

Eskalasi konflik terbaru yang melibatkan Amerika Serikat-Israel melawan Iran sejak bulan lalu, kini menempatkan stabilitas ekonomi domestik Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam bayang-bayang ketidakpastian yang kelam.

Sejak pecahnya konflik, mata dunia tertuju pada Selat Hormuz. Jalur perairan sempit namun strategis ini merupakan urat nadi vital yang melayani seperlima perdagangan minyak dunia.

Ketegangan di sana memicu efek domino yang mulai mengusik ketenangan pasar tradisional hingga antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seantero tanah air.

Riuh keluhan mengenai kelangkaan gas elpiji dan minyak tanah mulai terdengar nyaring. Keseimbangan "dapur rakyat" pun ikut terguncang seiring melambungnya harga kebutuhan pokok. Memasuki awal April 2026, masyarakat dihadapkan pada fluktuasi harga yang tak menentu. Kendati pemerintah berupaya menjaga ketersediaan stok, harga beberapa komoditas mulai merangkak naik tanpa ampun.

Tengok saja harga cabai rawit yang menembus angka Rp68.100 per kg per 30 Maret 2026. Belum lagi lonjakan harga bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur, hingga minyak goreng kemasan bermerek.

Tekanan ini kian diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat sentimen global yang tidak menentu.

Ketegangan di Selat Hormuz yang mengganggu pasokan minyak dunia kini nyata terasa pada sulitnya mendapatkan gas elpiji dan minyak tanah di berbagai daerah.

Pos Kupang dan media lain di NTT terus melaporkan kelangkaan elpiji serta solar. Belakangan, konsumen  mulai kesulitan memperoleh minyak tanah. Kondisi sosial-ekonomi bangsa kita memang sedang tidak baik-baik saja. Para pakar telah memperingatkan bahwa Pemerintah Indonesia kini terjepit dalam dilema subsidi energi. Akibat perang, harga minyak mentah dunia melonjak jauh melampaui asumsi APBN 2026.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah menjadikan ekonomi nasional sangat rentan terhadap konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas serangan lawan kian menambah kerumitan distribusi energi global. Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk mencari sumber energi alternatif di luar Timur Tengah, seperti Rusia atau Amerika Latin, guna mengantisipasi krisis energi yang lebih dalam.
Beban fiskal APBN untuk menambal subsidi energi diprediksi akan terus membengkak. Pada akhirnya, kondisi ini dapat memaksa pemerintah mengambil langkah pahit yang tidak popular yakni menaikkan harga BBM.
Harapan kita sederhana. Pemerintah perlu berupaya sekuat tenaga melalui jalur diplomatik yang elegan demi meredam ketegangan di Timur Tengah. Sejak lama, landasan diplomasi kita adalah Bebas Aktif. Bebas menentukan sikap tanpa memihak blok mana pun, dan aktif berkontribusi bagi perdamaian dunia. Semoga prinsip tersebut tidak luluh oleh godaan zaman. Di dalam negeri, pemerintah wajib menempuh langkah bijaksana agar tidak memicu gejolak sosial, mengingat beban ekonomi yang dipikul masyarakat saat ini sudah sangat berat. (*)