Editorial: Vaksin Rabies Darurat Kesehatan

Ringkasan Berita:

• KEKOSONGAN vaksin rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bukan sekadar persoalan teknis pelayanan kesehatan tetapi menjadi peringatan keras tentang rapuhnya sistem perlindungan kesehatan masyarakat. 
• Sebagimana diketahui, hampir semua  kabupaten di daratan Timor  sejak beberapa tahun terakhir berada dalam zona risiko tinggi penyakit zoonosis paling mematikan. 
• Rabies bukan penyakit biasa. Ia hampir selalu berujung pada kematian ketika gejala klinis sudah muncul. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - KEKOSONGAN vaksin rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bukan sekadar persoalan teknis pelayanan kesehatan tetapi menjadi peringatan keras tentang rapuhnya sistem perlindungan kesehatan masyarakat. 

Sebagimana diketahui, hampir semua  kabupaten di daratan Timor  sejak beberapa tahun terakhir berada dalam zona risiko tinggi penyakit zoonosis paling mematikan. Rabies bukan penyakit biasa. Ia hampir selalu berujung pada kematian ketika gejala klinis sudah muncul. 

Dalam dunia kesehatan modern, rabies sebenarnya termasuk penyakit yang sepenuhnya dapat dicegah. Karena itu, ketika vaksin rabies tidak tersedia, yang kosong bukan hanya stok obat di gudang farmasi, melainkan juga perlindungan paling dasar negara terhadap keselamatan warganya.

Masyarakat pedesaan di TTS hidup dalam lingkungan sosial yang memiliki interaksi sangat dekat dengan hewan peliharaan, terutama anjing. Pola pemeliharaan anjing yang masih semi-liar, mobilitas hewan antarwilayah yang tidak terkontrol, serta keterbatasan layanan veteriner menjadikan rabies sebagai ancaman nyata. 

Apalagi, saat ini muncul lagi hewan peliharaan seperti kucing yang juga dapat menyebabkan rabies, seperti yang terjadi di Kabupaten Belu pekan lalu.

Dalam situasi seperti ini, vaksin rabies bukan layanan tambahan yang bisa ditunda atau dinegosiasikan. Ia adalah layanan dasar yang seharusnya selalu tersedia sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat.

Sejak rabies muncul kembali di Pulau Timor dalam beberapa tahun terakhir, wilayah TTS menjadi salah satu titik paling rentan secara epidemiologis. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketika respons kesehatan masyarakat terlambat, jumlah korban gigitan meningkat cepat dan potensi kematian menjadi sulit dikendalikan. 

Oleh sebab itu, kekosongan vaksin rabies tidak boleh dipandang sebagai sebelah mata. tetapi tanda bahwa sistem kesiapsiagaan kesehatan publik belum maksimal.

Prihatin memang, apalagi jika kekosongan vaksin rabies dikaitkan dengan keterbatasan anggaran daerah. Ini menandakan bahwa vaksin rabies belum jadi prioritas kebijakan. 

Di wilayah dengan tingkat risiko zoonosis tinggi, ketersediaan vaksin rabies seharusnya menjadi bagian dari standar pelayanan minimum yang tidak boleh terganggu oleh dinamika fiskal tahunan.

Dan, kita berharap hal ini menjadi pegangan bagi para pemimpin di NTT baik gubernur maupun bupati dan wali kota.

Keterlambatan pemberian vaksin berarti mempertaruhkan keselamatan manusia. Karena itu, setiap kekosongan vaksin rabies harus dipandang sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Masyarakat di desa-desa atau pelosok adalah kelompok yang paling rentan merasakan dampak kekosongan vaksin rabies.

Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berulang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengendalian rabies ditempatkan sebagai bagian dari agenda prioritas kesehatan masyarakat. 

Karena itu, kekosongan vaksin rabies di TTS seharusnya menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola kesehatan preventif di daerah. 

Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar. Ketika kewajiban tidak terpenuhi, yang dipertaruhkan bukan cuma kualitas pelayanan kesehatan melainkan keselamatan manusia. (*)