SK PPPK Paruh Waktu Segera Terbit, Gubernur Melki Minta OPD Fokus Jalankan Program Pembangunan

Ringkasan Berita:

• SK PPPK paruh waktu segera terbit, Gubernur Melki Laka Lena meminta OPD agar fokus jalankan program pembangunan
• Dengan penerbitan SK tersebut, para pegawai akan mulai menerima hak-haknya
• Melki juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG –Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bagi ASN Pemerintah Provinsi NTT segera terbit. 

Gubernur NTT Melki Laka Lena telah mengonfirmasi itu, Selasa (17/3/2026). Sehari sebelumnya, Melki melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat tinggi Pratama Pemprov NTT. 

Melki memastikan komposisi tim strategis yang selama ini menangani program prioritas tetap berjalan tanpa perubahan, meskipun terjadi pergeseran jabatan di sejumlah OPD.

“Komposisi tim tetap sama, tidak ada perubahan. Tim ini sejak awal memang tidak harus berkorelasi langsung dengan posisi jabatan di OPD,” ujarnya.

Baca juga: Aturan Baru 2026: PPPK Masa Kerja Kurang dari Setahun Terima THR Secara Proporsional,Ini Cara Hitung

Ia menjelaskan lima tim strategis tetap fokus pada berbagai agenda penting seperti implementasi program pusat di daerah, penanganan kemiskinan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga komunikasi pemerintahan.

Selain itu, Melki menegaskan bahwa Pemprov NTT akan segera menerbitkan SK bagi 4.536 PPPK dalam bulan ini. Dengan penerbitan SK tersebut, para pegawai akan mulai menerima hak-haknya.

“Bulan ini kita berikan SK bagi 4.536 PPPK. Setelah itu hak mereka mulai dihitung dan kita pastikan diberikan,” katanya.

Ia juga meminta seluruh OPD untuk memastikan proses transisi jabatan berjalan baik agar tidak menghambat program yang sedang berjalan.

Pejabat lama dan pejabat baru diminta saling berkoordinasi dan berbagi informasi.

“Program yang sudah dirancang bersama harus tetap dilanjutkan. Jangan sampai terhenti karena pergantian pimpinan,” katanya.

Melki turut menyoroti sejumlah program strategis yang harus tetap berjalan, termasuk optimalisasi dua kapal milik pemerintah daerah untuk mendukung penguatan ekonomi kawasan perbatasan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam arahannya, Melki juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal daerah. Ia meminta OPD lebih selektif dalam menjalankan program dan mengutamakan belanja pegawai.