Pdt Mery Kolimon: Jangan Abaikan Suara Kelompok Rentan

Ringkasan Berita:

• Publik puas satu tahun kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma
• Pdt Dr. Mery Kolimon mengatakan, 80,5 persen adalah energi harapan
• Tapi jangan mengabaikan suara kelompok rentan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Tingkat kepuasan publik sebesar 80,5 persen terhadap kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dinilai sebagai energi harapan yang besar di tengah situasi daerah yang penuh tantangan. 

Namun, angka tersebut diingatkan agar tidak dibaca secara euforia tanpa melihat realitas kelompok rentan yang belum sepenuhnya terpotret dalam survei.

Hal itu disampaikan Pendeta dan akademisi, Pdt Dr. Mery Kolimon, dalam tanggapannya terhadap hasil survei kepuasan publik terhadap kepemimpinan Provinsi NTT dalam diskusi publik satu tahun kepemimpinan Melki - Johni, Jumat (20/2/2026) di aula El Tari Kantor Gubernur NTT. 

Menurut Mery, kepercayaan publik merupakan tanda adanya harapan kolektif untuk perubahan yang bisa dikerjakan bersama. Ia mengingatkan, kepemimpinan saat ini menerima mandat di masa sulit, di tengah relasi kekuasaan yang tidak selalu mudah dengan pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ekosistem pembangunan daerah.

Baca juga: Kepuasan Awal Melki-Johni Positif, Tapi Ekonomi dan Jalan Rusak Jadi Alarm Serius

“Kita semua lahir dari keluarga-keluarga NTT yang berjuang dalam kesulitan. Orang tua kita bertahan karena ada harapan bahwa masa depan bisa lebih baik. Angka 80,5 persen itu adalah energi harapan yang dititipkan masyarakat di pundak para pemimpin,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, harapan itu harus dikelola dan ditransformasikan menjadi perubahan nyata.

Tantangan terbesar, kata dia, adalah apakah angka 80,5 persen tersebut mampu dipertahankan hingga akhir periode 2025–2029.

“Tugas pemimpin adalah mengoordinasi, menyeimbangkan, dan menggerakkan berbagai kepentingan—baik di internal birokrasi, legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, hingga relasi dengan pemerintah nasional dan kabupaten/kota,” katanya. 

Pdt Mery memberikan catatan kritis terhadap metodologi dan fokus analisis survei tersebut. Ia menilai survei belum secara spesifik memotret pengalaman kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin di wilayah terpencil.

Menurutnya, meski survei telah memetakan karakteristik responden seperti jenis kelamin dan agama, variabel tersebut masih diposisikan sebagai data demografis, bukan sebagai alat analisis kebijakan dan dampaknya.

“Gender belum dijadikan variabel analisis untuk melihat akses layanan, kepuasan kebijakan, atau dampak pembangunan. Padahal di NTT, dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang tinggi, analisis berbasis kelompok terpilah sangat penting,” katanya. 

Ia mencontohkan, survei belum secara mendalam mengukur perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam aspek kriminalitas, akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, maupun akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas.

Dia juga menyinggung kasus anak yang nekat mengakhiri hidup karena persoalan akses pendidikan sebagai alarm penting bahwa kebijakan harus lebih sensitif terhadap kelompok paling rentan.