16 Kabupaten di NTT Belum Berhasil Dalam Program Stop BAB di Sembarang Tempat

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 16 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT belum berhasil dalam program stop BAB di sembarang tempat.
• Baru 6 kabupaten/kota yang berhasil yakni Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu,dan Kabupaten Malaka.
• Tantangan terbesar yang tengah dihadapi NTT saat ini adalah masalah kesehatan lingkungan

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Sebanyak 16 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT belum berhasil dalam program stop buang air besar (BAB) di sembarang tempat.

Baru 6 kabupaten/kota yang berhasil yakni Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu,dan Kabupaten Malaka.

Untuk itu melalui pelatihan bagi pelatih manajemen kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan yang diikuti perwakilan dari kabupaten/kota diharapkan jadi ujung tombak di lapangan.

Dengan begitu materi yang diperoleh selama pelatihan ini para pelatih bisa menularkan kepada staf kesehatan di daerah masing-masing agar target NTT bebas BAB di sembarang tempat pada tahun 2030 bisa tercapai.

Kepala UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Hermina Legimakani, S.Kep, Nrs, MPH mewakili Kepala Dinas Kesehatan NTT saat membuka kegiatan, Senin (17/11/2025) menegaskan kembali perihal 6 kabupaten yang bebas BAB di sembarang tempat.

Hermina mengucapkan terima kepada Departemen Kesehatan dan Unicef Perwakilan NTB-NTT yang menjalin kerja sama dengan pihaknya terkait kegiatan menyangkut fasilitas pelayanan kesehatan.

Baca juga: DP3AP2KB NTT dan UNICEF Gelar Bimtek Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurutnya, tantangan terbesar yang tengah dihadapi saat ini adalah masalah kesehatan khususnya kesehatan lingkungan. Pemerintah NTT akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di NTT.

Langkah strategis yang dilakukan pemerintah NTT adalah melalui pelatihan-pelatihan seperti yang dilakukan saat ini berupa pelatihan bagi pelatih manajemen kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kehadiran para pelatih dalam pelatihan ini sangat strategis. Penanganan kesehatan lingkungan ada di pelatih yang ada saa ini karena bakal menjadi ujung tombak di lapangan. Calon pelatih yang handal ini setelah kembali ke daerah silahkan lakukan pendampingan sanitasi kepada rekan-rekan yang lain," pesan Hermina.

Hermina yang baru sebulan memimpin lembaga UPTD ini menegaskan terkait penangan kesehatan lingkungan perlu kolaborasi. Pentingnya kesehatan lingkungan di tempat pelayanan.

Dirinya mengakui masih ada tantangan sanitiasi lingkungan. Ia menyebut baru 6 kabupaten di NTT  yang sudah aman program stop BAB di sembarang tempat. Masih ada 16 yang belum berhasil program stop BAB di sembarang tempat.

"Ini jadi PR bersama dan langkah awal untuk mengajak dan mendidik warga untuk jaga kesehatan lingkungan. Pelatihan awal ini menjadi momentum yang menentukan dan saya berharap kerjasama dengan semua pihak," pungkasnya.

Baca juga: Dinas Dikbud NTT Gandeng UNICEF Gulirkan Program Gerakan Kembali ke Sekolah

Ketua Tim Kerja Pengamanan Limbah dan Radiasi mewakili Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Nurlela mengapresiasi atas kerja sama antara UPTD Latnakes Kupang dengan UNICEF Indonesia.

Ia berharap pelatihan yang diikuti peserta dari 21 kabupaten/kota se-NTT selama sepekan (tanggal 17-22 November 2025) membawa dampak positif terhadap upaya perbaikan kesehatan lingkungan.

Langkah cepat dalam hal perbaikan kesehatan lingkungan dirasakan sangat penting karena adanya dampak perubahan iklim. Para pelatih yang dilatih sekarang ini sekembalinya ke daerah harus menularkan ilmu kepada rekan-rekan di unit kerja masing-masing.

"Sesuai data di Provinsi NTT baru 5 kabupaten/kota yang sudah mencapai sanitasi aman, pengelolaan sanitasi yang baik. Untuk itu ilmu yang diperoleh bisa diterapkan di lapangan. Semoga NTT bebas dalam hal sanitasi," harap Nurlela.

Kepala Kantor Unicef Perwakilan NTT-NTB, Yudhistira Yewangoe mengatakan, pelatihan ini bukan soal ilmu teknis tapi soal bagaimana pelayanan prima terhadap kesehatan lingkungan.

Apalagi dengan perubahan iklim saat ini berdampak cukup serius sehingga yang menjadi skala perhatian adalah kesigapan menfasilitasi ibu hamil ke fasilitas kesehatan. 

"Perlu pendekatan berbasis risiko. Para pelatih yang ada ini menjadi ujung tombak mutu pelayanan di daerah masing-masing. Bisa gerakkan semua pekerja kesehatan untuk kerja sama termasuk Dinas Sosial dan BPBD di daerah," pinta  Yudhistira.(*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS