Pemprov NTT Dukung Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Wagub: Semoga Pemerintah Pusat Memahami

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara (Pemprov NTT) kembali menyampaikan dukungan agar tokoh nasional asal NTT, Fransiscus Xaverius Seda atau Frans Seda dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun ini.

Nama Frans Seda menjadi satu dari 40 nama yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Menteri Sosial Gus Ipul kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon pada Oktober 2025. 

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma mengatakan, Frans Seda merupakan salah seorang tokoh nasional yang berjasa dalam pembangunan nasional di empat periode pemerintahan yang berbeda. 

Baca juga: Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Akan Ada Nama Frans Seda?

"Beliau merupakan salah satu pelopor pembangunan utama yang luar biasa sejak era Soekarno, Soeharto hingga Megawati sehingga layak dan pantas," kata Wagub Johni usai pelantikan pejabat fungsional Pemprov NTT di Kupang.

Mantan perwira tinggi polisi itu juga menyebut pemerintah provinsi memberi dukungan penuh dengan memfasilitasi proses pengajuan dari daerah sejak diinisiasi oleh pihak keluarga. 

"Pemerintah provinsi mendukung penuh, semoga Pemeritah Pusat akan memahami keinginan rakyat NTT agar beliau dapat ditetapkan sebagai kawan nasional," ungkap Wagub Johni. 

Kepala Dinas Sosial NTT, Kanisius Mau secara terpisah mengaku persyaratan yang menjadi kelengkapan pengusulan telah terpenuhi sejak tahun 2023 lalu. 

Adapun pengusulan kembali Frans Seda menjadi pahlawan nasional dilakukan oleh Pemprov NTT melalui Dinas Sosial di bawah Kepala Dinas Yosef Rasi, tahun 2023 lalu. 

Sebelumnya, pengusulan Frans Seda sebagai pahlawan nasional juga sempat dilakukan pertama kali pada 2012 silam. Namun saat itu masih terkendala naskah akademik.  

Kanisius bahkan menyebut, Mahfud MD selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2020-2025 telah mengunjungi kediaman Frans Seda di Kecamatan Mego Maumere pada Mei 2023.  

"Kalau dari kelengkapan yang lain rasanya sudah selesai. Kemudian kita berharap tahun lalu, tapi itu tidak terlasana," ungkap Kanisius didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Maria Treda Desipung.

Dia mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kemensos untuk mengawal usulan tersebut. 

Informasi dari Kemensos, kata dia, sidang Dewan Gelar atau Dewan GTK dilaksanakan pekan ini. Hasil sidang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai pertimbangan penetapan pahlawan nasional tahun 2025. 

Empat puluh nama calon 

Adapun Kementerian Sosial telah menyerahkan daftar nama usulan Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). 

Terdapat 40 nama yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional pada 2025, termasul Presiden Soeharto, Presiden Gus Dur, aktivis Marsinah juga menteri tiga generasi asal NTT, Fransiscus Xaverius Seda atau Frans Seda.  

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menyebut bahwa Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025.

"Ya mudah-mudahan, insyaAllah sih. InsyaAllah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama," kata Mensos.

Adapun berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional itu sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya empat nama yang baru diusulkan pada 2025.

Usulan baru itu terdiri dari KH. Muhammad Yusuf Hasyim (Jawa Timur), Demmatande (Sulawesi Barat), KH. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat) dan Marsinah (Jawa Timur).

Mensos memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

"Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar," kata dia.

Nantinya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan akan mengkaji 40 nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kemensos itu.

Berikut ketua dan anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terdiri dari Ketua merangkap anggota Fadli Zon, Wakil Ketua merangkap anggota Prof. Susanto Zuhdi (sejarawan), anggota Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Prof. Agus Mulyana, Prof. Nasaruddin Umar, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman.

Baca juga: Tokoh NTT Frans Seda Masuk 40 Nama yang Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3/TK/2025, dewan ini bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan tokoh-tokoh penerima gelar kehormatan seperti pahlawan nasional, serta penerima tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.

Dibentuk langsung di bawah Presiden, Dewan GTK menjadi institusi dalam sistem penghargaan negara yang menegakkan prinsip seleksi ketat, objektif, dan historis, serta memastikan kehormatan negara diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara.

Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

Jembatan Indonesia dari Timur

Adapun Frans Seda yang lahir di Maumere Flores pada 4 Oktober 1926 merupakan seorang politisi, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha nasional.

Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya antara lain adalah Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Menteri Keuangan (1966-1968) sewaktu awal Orde Baru, serta Menteri Perhubungan (1968-1973) dalam Kabinet Pembangunan I.

Adapun awalnya setelah mengenyam pendidikan di Belanda, Frans Seda merintis berdirinya Universitas Katolik Atma Jaya. Universitas yang resmi berdiri pada 1 Juni 1960.

Di tengah-tengah kesibukan merintis universitas tersebut, Frans Seda ditunjuk oleh Presiden ke-1 Soekarno menjabat sebagai Menteri Perkebunan (1964-1966) pada usia 38 tahun.

Pada masa awal pemerintahan Soeharto, Frans Seda ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada (1966-1968). Kala itu, Frans Seda langsung dihadapkan dengan situasi perekonomian negara yang mengalami kekacauan. Terlebih, inflasinya menyentuh angka 1.136,25 persen. 

Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Frans Seda mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) setelah inflasi besar-besaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan deregulasi dan liberalisasi pasar. 

Frans Seda juga memegang prinsip "anggaran berimbang" untuk menyeimbangkan ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk. Prinsip itu bertujuan agar pengeluaran dan pendapatan negara dibuat seimbang. Bila pendapatan terbilang jauh lebih sedikit daripada pengeluaran, maka defisit dapat ditanggulangi dengan pinjaman luar negeri. 

Selepas menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan, Frans Seda mendapat kepercayaan dari Soeharto sebagai Menteri Perhubungan dan Pariwisata sejak 1968 hingga 1973.

Pada 1998, Frans Seda menjadi penasihat bidang ekonomi Presiden ke-3 B.J. Habibie dan tahun berikutnya menjadi penasehat Wakil Presiden ke-8 Megawati Soekarnoputri. 

Frans Seda wafat pada 31 Desember 2009 dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di San Diego Hills. karena kepiawaiannya dalam politik dan pemerintahan, dia dijuluki Jembatan Indonesia dari Timur. (*/ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS