Pemprov NTT dan Kemendikbudristek Perkuat Kolaborasi Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah NTT.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan stunting yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai mitra kerja. 

Program bertajuk “Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting di Provinsi NTT” itu dilaksanakan pada Senin 27 Oktober 2025  hingga Selasa, 28 Oktober 2025 di Hotel Aston dan beberapa lokasi di NTT.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menyusun pola intervensi berbasis data yang akurat dan menyeluruh.

“Sejak sebelum saya dilantik, inisiatif ini sudah berjalan. Hari ini kita melihat semakin jelas pola yang akan diterapkan di NTT. Kegiatan ini juga melibatkan Kemendikbudristek, lembaga pendidikan tinggi, sektor swasta, hingga LSM dan NGO,” ujar Gubernur NTT, Senin (27/10).

Baca juga: Angka Stunting di Provinsi NTT Masih Tergolong Tinggi Kemenko PMK Turun Tangan

Menurut Melki Laka Lena keberhasilan penanganan stunting di NTT sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Saat ini, angka stunting di NTT masih berada di kisaran 37 persen, dengan penurunan sekitar 0,9 persen, namun dinilai belum signifikan.

“Kita masih harus bekerja keras. Saya yakin kalau data kita benar-benar akurat, kita bisa melihat kondisi yang sebenarnya dan menargetkan intervensi dengan lebih tepat,” ujar.

Fokus utama program ini adalah keluarga berisiko stunting, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Selatan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader Posyandu dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat.

Sementara itu, Deputi Bidang Penggerakan Masyarakat BKKBN, Sukaryo Teguh, menegaskan bahwa Posyandu dan kader KB merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dalam pencegahan stunting.

“Secara nasional terdapat sekitar 600 ribu tenaga pendamping keluarga yang bertugas mendampingi, mengedukasi, serta memfasilitasi keluarga berisiko stunting agar memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif,” jelasnya.

Dari sisi pendidikan dan riset, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikbudristek, Fauzan Adziman menyampaikan  Kemendikbudristek melalui bidang sains dan teknologi (Saintek) mendorong pembentukan konsorsium perguruan tinggi di NTT.

“Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pengurangan kesenjangan sosial, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Fauzan.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendikbudristek dan Pemerintah Provinsi NTT. 

Kesepakatan ini mencakup pelaksanaan rencana aksi bersama selama lima tahun ke depan, yang hasilnya akan dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program.

 “Target kita konkret. Dalam beberapa tahun ke depan, kita ingin melihat penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem dan stunting melalui aksi nyata di lapangan,” ujar Gubernur NTT. (iar)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS