Provinsi NTT Tengah Menghadapi Krisis Literasi yang Mengkhawatirkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menghadapi krisis literasi yang mengkhawatirkan.

Untuk itu, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat agar bisa mengatasi krisis literasi di provinsi kepulauan ini. 

Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa rendahnya kemampuan membaca dan menulis, bahkan hingga jenjang pendidikan tinggi, merupakan tantangan mendasar yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. 

Ia menekankan pentingnya perbaikan yang sistematis sejak pendidikan dasar, karena semakin baik keterampilan literasi di jenjang pendidikan dasar, semakin kuat pula fondasi belajar di tingkat selanjutnya.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 persen siswa SMA di NTT berada dalam kategori literasi rendah. Hanya 24,7 % sekolah tergolong baik dalam aspek literasi.

Tanpa intervensi jangka panjang yang terstruktur, anak-anak berisiko tertinggal dalam pembelajaran, kesulitan memasuki dunia kerja, dan terhambat dalam partisipasi sosial.

Baca juga: Mekeng Tekankan Literasi Digital dan Nilai Pancasila di SMAN 2 Bajawa

Namun, peluang untuk keluar dari krisis tetap terbuka. Dalam studi Hanushek dan Woessmann tahun 2012, menunjukkan peningkatan 10 % pelajar dengan kemampuan membaca dasar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 0,3 % .

Sementara itu, peningkatan 10 % pelajar dengan kemampuan membaca tingkat lanjut dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 1,3 % .

Studi Crawfurd (2025) juga mencatat bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam kemampuan literasi dan numerasi anak usia 7–12 tahun di Indonesia berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dewasa sebesar 11 % .

Dalam Rapat Komite Pengarah Provinsi INOVASI NTT yang digelar di Kantor Gubernur, Kepala Bapperida Provinsi NTT Alfonsus Theodorus, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan ekosistem pendidikan.

 “Program INOVASI merupakan model kemitraan yang sistematis dan berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dasar. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Australia atas dukungannya melalui Program INOVASI,” ujarnya, Rabu (15/10/2025). 

Baca juga: Bulan Inklusi Keuangan dan WIW 2025, OJK dan Pemkab Belu Tingkatkan Literasi Keuangan

Dukungan serupa disampaikan oleh Tim Stapleton, Minister Counsellor Tata Kelola dan Pengembangan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Ia menyebut, pendidikan merupakan salah satu pilar utama kerja sama bilateral Indonesia–Australia yang telah terjalin selama lebih dari 75 tahun.

“Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Dukungan ini sejalan dengan komitmen bersama antara Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia melalui kemitraan Program INOVASI,” ujarnya.