Pelni Dapat Suntikan Dana Rp3 Triliun untuk Bangun Tiga Kapal Baru, Target Beroperasi 2028

 “Negara ini punya 17 ribu pulau, tapi dana maritim kita hanya sekitar Rp24 triliun, jauh dari ideal. Padahal untuk melayani seluruh Indonesia, Pelni setidaknya butuh 80 kapal,” ungkapnya.

Baca juga: Pelni Kupang Dorong Pemanfaatan Kapal Rede dan Digitalisasi Layanan Penumpang

Menurut Selamat, dalam kondisi keuangan saat ini, Pelni tidak akan mampu membeli kapal baru dari laba perusahaan tanpa dukungan PMN. 

Satu kapal penumpang dengan kapasitas 1.000 orang saja membutuhkan waktu 10 tahun jika hanya mengandalkan keuntungan bersih.

 “Kalau menunggu kemampuan Pelni sendiri, mungkin butuh 50 tahun untuk menambah satu kapal. Karena itu, peran pemerintah dan dukungan masyarakat, termasuk media, sangat penting untuk mendorong perhatian terhadap sektor maritim,” ujar Kepala Cabang Pelni Kupang.

Selamat menambahkan, Kupang merupakan salah satu pelabuhan paling lengkap di Indonesia Timur karena memiliki berbagai jenis kapal Pelni, mulai dari kapal penumpang, kapal barang, hingga kapal ternak. 

“Tidak semua daerah punya fasilitas selengkap Kupang. Ini jadi keunggulan tersendiri dan bukti bahwa Pelni sangat berperan dalam konektivitas antarwilayah di NTT,” ujar Selamat.

Baca juga: Dosen Ilmu Politik Undana Kritisi Pelayanan Pelni Kupang: Transformasi Harus Segera Dilakukan

Ia juga mengimbau agar masyarakat dan media turut membantu Pelni menjaga citra dan pelayanan, terutama dalam mengedukasi publik tentang tanggung jawab keamanan di pelabuhan yang seringkali disalahpahami.

 “Sering kali Pelni disalahkan atas hal-hal di luar kewenangan, seperti pemeriksaan X-ray atau penumpang yang membawa barang terlarang. Padahal itu ranah otoritas pelabuhan, bukan Pelni,” ujar Selamat.

Menutup pertemuan, Selamat menegaskan bahwa Pelni akan terus berupaya memperbaharui armada dan meningkatkan layanan, terutama bagi masyarakat kepulauan seperti NTT yang sangat bergantung pada transportasi laut.

 “Kami ingin memanusiakan manusia. Kapal yang layak dan aman adalah hak masyarakat. Dan itu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan semua pihak,” ujarnya. (Iar) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS