Pempus Pangkas Anggaran, Pemprov NTT Siasati Opsi Lain untuk Gerakkan Ekonomi Daerah 

Kedua, Pemerintah melakukan optimalisasi aset daerah. Ricky menyebut banyak aset daerah tidak termanfaatkan secara optimal. Tanah, gedung, hingga BUMD yang kurang produktif perlu dihidupkan kembali. 

Aset-aset tersebut bisa disewakan, dikerjasamakan, ataupun dikelola secara profesional agar menjadi sumber PAD baru.

Ketiga, pemanfaatan skema smart financing. Pemerintah di daerah bisa menggandeng pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

"Layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, 
hingga puskesmas bisa dikelola lebih efisien melalui model BLUD yang lebih fleksibel," katanya. 

Kemudian, digitalisasi layanan publik. Transformasi digital harus menjadi prioritas. Selain mempercepat dan memudahkan pelayanan, digitalisasi juga dapat menutup kebocoran penerimaan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maupun retribusi.

Baginya, sinergi program dengan Pemerintah Pusat juga sangat penting. Sektor pendidikan dan kesehatan sebagian besar telah ditangani pemerintah pusat, Pemda sebaiknya lebih fokus pada layanan dasar lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

"Kolaborasi yang baik dengan program pusat akan meringankan beban daerah," kata dia. 

Menurut Ricky, kebijakan baru itu menjadi momentum bagi setiap daerah untuk lebih kreatif. Pengurangan TKD akan terasa berat, terutama bagi daerah yang memiliki PAD terbatas. 

Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas pelayanan publik. Justru ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa Pemda dapat tetap kreatif dan inovatif meskipun ruang fiskalnya semakin sempit.

"Menaikkan pajak bukanlah satu-satunya solusi," tambah dia. 

Dia mengatakan, kuncinya terletak pada efisiensi pengelolaan anggaran dan keberanian melakukan inovasi. Dengan manajemen belanja yang cerdas, pemanfaatan aset daerah yang optimal, serta kerja sama dengan swasta, Pemda tetap dapat menjaga kualitas layanan publik tanpa membebani masyarakat.

Ia menyebut, efisiensi TKD 2026 harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan, karena daerah dengan PAD rendah akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Peluang, karena inilah saat yang tepat untuk mempercepat reformasi fiskal di tin"Jika Pemda berani melakukan pembenahan, sangat mungkin akan lahir daerah-daerah yang lebih mandiri, inovatif, dan dekat dengan warganya," kata dia. 

Menurut dia, ukuran keberhasilan Pemda bukan seberapa besar dana transfer yang diterima dari pusat, melainkan seberapa nyata dampak pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat setiap hari. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS