Lantik Pejabat Administrator Pemprov NTT,  Gubernur Melki: 3 Bulan Kami Evaluasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Gubernur NTT Melki Laka Lena melantik 617 pejabat administrator lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Pelantikan berlangsung, Rabu, (8/10/2025) pagi di GOR Oepoi Kota Kupang. 

Melki mengatakan, jabatan yang diemban para pejabat ini tidak berlangsung lama.

Politikus Golkar itu mengatakan, evaluasi dan rotasi maupun pergeseran jabatan akan dilakukan. 

"Jadi ini bukan jabatan yang berlangsung lama. Kami akan secara periodik dalam tiga bulan, enam bulan untuk evaluasi dan rotasi," kata Melki. 

Menurut dia, pelantikan kali ini merupakan komitmen untuk menjaga tata kelola yang sehat dan selaras dengan pemerintahan yang bersih dan integritas.

Baginya jabatan bukan merupakan hak, tapi mandat dan kepercayaan. 

Mantan anggota DPR RI ini meminta para pejabat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Kolaborasi dengan pejabat lainnya menjadi hal penting. Ia menyebut pejabat tidak boleh bekerja sebatas administratif. 

Dia juga menyinggung mengenai keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah. 

Melki menyebut Provinsi NTT kerap diterap berbagai kekurangan. Itu merupakan bahan bakar agar pejabat lebih kreatif dan inovasi. 

Untuk itu, anggaran yang ada perlu digunakan secara terukur dan efisien.

Demikian juga dengan mental kerja yang asal bekerja harus dihilangkan. 

"Pastikan yang dikerjakan itu berdampak untuk OPD, dan masyarakat luas. Kita dalam situasi yang tidak mudah," katanya. 

Melki mengajak para pejabat untuk bergandengan tangan untuk memajukan NTT.

Baca juga: DPRD NTT Ingatkan Pejabat Pemprov yang Dilantik Tinggalkan Gaya Birokrasi Lama

Ia menyebut jabatan itu ladang pengabdian. Tidak saja harapan dari Pemerintah, tetapi publik juga ingin jabatan yang ada memberi manfaat. 

Melki mengatakan, saat memulai penugasan maka tiap pejabat harus bertanggungjawab.

Ia menyebut berbagai pekerjaan tidak boleh dilakukan secara mandiri, perlu ada ekosistem atau kerja sama. 

"Bekerja bukan administratif biasa, semua kegiatan harus punya dampak untuk kepentingan masyarakat luas, outcome yang luas. Kerja tidak sendiri, kolaborasi, membuat ekosistem," katanya. 

Salah satunya, adalah membuat One Village One Product. Agenda itu tidak hanya dilakukan oleh satu OPD tapi juga melibatkan seluruh OPD. Demikian juga dampak yang timbul bisa dari desa hingga ekonomi terus bertumbuh. 

Dia meminta semua produk yang ada harus dibeli untuk kehidupan sehari-hari.

Begitu juga dengan event yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat, produk lokal harus ditampilkan. 

"Program ini bukan hanya kita lakukan tapi semua ASN terutama yang dilantik, harus memastikan bahwa semua produk ini bisa dibeli dalam keseharian kita," katanya. 

Dengan pelantikan, kata dia, ia percaya integritas dan kolaborasi, maka pejabat mampu memberikan kontribusi nyata. Dia menegaskan pelantikan ini bagian dari merit sistem. (fan)