Retret Pejabat Pemprov NTT Tidak Tepat Waktu, Ombudsman Nilai Tak Bermanfaat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pelaksanaan retret oleh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dinilai tidak tepat waktu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton, S.H secara khusus menilai agenda untuk ratusan pejabat itu tidak bermanfaat. 

Darius kepada wartawan di Kupang, Rabu (24/9/2025) menyebut retret dengan biaya Rp 1 miliar lebih untuk pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov melalui BKD bermaksud baik untuk  internalisasi visi-misi dan sebagainya. 

"Hanya saja momennya kurang pas karena di tengah sorotan publik terkait efisiensi anggaran, angka kemiskinan NTT yang tinggi," kata Darius. 

Sepatutnya, anggaran yang ada di APBD Pemprov NTT bisa diarahkan ke hal penting. Apalagi, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD masih sangat jauh dari target menjelang triwulan IV tahun 2025..

Baca juga: BREAKING NEWS: Pejabat Pemprov NTT Retret di Unhan Belu, Habiskan Dana Rp 1 Miliar

Darius mengatakan, para pejabat ini pasti punya pengalaman mengikuti Diklat kepemimpinan di semua jenjang dengan berbagai proyek perubahannya. 

"Jika kurikulum retret ini sama/mirip  dengan Diklat PIM maka tidak terlalu bermanfaat untuk mereka," sambung dia. 

Darius berharap, keikutsertaan semua pejabat struktural itu tidak mengganggu layanan publik seluruh instansi dengan menunjuk pelaksana harian di masing-masing unit. 

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD NTT menyebut APBD harus berpihak pada rakyat. Politik anggaran harus hadir bukan hanya untuk menjaga neraca, melainkan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengatasi stunting, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan layanan publik yang lebih merata.

“APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Ia adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat, Odylia Selati Kabba. 

Odylia Kabba menyampaikan itu seperti dalam dokumen pandangan akhir Fraksi Demokrat pada APBD Perubahan tahun 2025. POS-KUPANG.COM, memeroleh salinannya, Rabu (24/9/2025). 

Baca juga: Gubernur Melki Laka Lena Resmi Buka Kegiatan Retret Pejabat Struktural Lingkup Pemprov NTT

Demokrat juga menyoroti porsi belanja modal APBD NTT tahun 2025 yang kecil. Padahal infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, dan listrik desa adalah kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan ini. 

Dia mengatakan, pendapatan daerah pasca perubahan APBD turun signifikan, dari Rp 5,219 triliun menjadi Rp 5,088 triliun. 

Penurunan terbesar justru terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merosot Rp 149 miliar, sehingga hanya mencapai Rp 1,774 triliun.

Hal itu merupakan alarm serius. Sebab, ketergantungan fiskal NTT pada transfer pusat masih dominan, sementara potensi lokal di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, hingga jasa belum tergarap optimal.

Demokrat, kata dia, menawarkan jalan keluar yakni evaluasi kinerja OPD penghasil PAD, digitalisasi pajak dan retribusi, serta audit independen terhadap BUMD sebelum tambahan modal diberikan. 

"Target PAD harus realistis dan berbasis kajian riil, bukan angka politis semata," katanya. 

Odylia Kabba menyebut, belanja daerah naik Rp 130,98 miliar menjadi Rp 5,187 triliun. Namun, struktur belanja dinilai tidak ideal. Belanja operasi mencapai Rp 4,071 triliun. Meski besar, tetapi rawan tersedot untuk birokrasi, perjalanan dinas, dan honorarium. 

"Sementara belanja modal, yang mestinya menopang pembangunan infrastruktur dasar, hanya Rp 401,3 miliar," tambah Odylia Kabba. 

Selain itu, Pemerintah juga mengalami ketergantungan pada pembiayaan daerah yang defisit dari Rp 163,47 miliar menjadi surplus Rp 99,34 miliar, berkat tambahan penerimaan Rp 262,82 miliar. 

"Agar ketergantungan pada pembiayaan non-pendapatan murni tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan," sambung Odylia Kabba. 

Untuk itu, pihaknya mendorong adanya realokasi belanja, mengarahkan tambahan pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Demokrat juga menyoroti surplus anggaran yang turun drastis dari Rp 163,47 miliar menjadi Rp 99,34 miliar. Itu sinyal lemahnya disiplin fiskal.

Odylia Kabba mengatakan, alokasi Rp 15 miliar untuk tiga sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Dana ini, hanya akan efektif jika diarahkan secara selektif, produktif, dan berorientasi jangka panjang.

Demokrat, ujar dia, meminta alokasi di sektor pertanian tidak sekadar pengadaan benih dan pupuk. Diperlukan infrastruktur pascapanen seperti gudang penyimpanan dan cold storage agar harga padi, jagung, dan hortikultura stabil.

Demikian juga di sektor perikanan. Pemerintah bisa fokus pada rumput laut, garam rakyat, dan sarana pasca tangkap, dengan jaminan akses pasar dan orientasi ekspor.

Hal yang sama juga berlaku untuk aspek peternakan. Pemerintah bisa melakukan pengembangan ternak sapi dan ayam kampung berbasis klaster usaha, dengan koperasi peternak sebagai pusat penguatan ekonomi rakyat.

“Program tidak boleh hanya seremonial atau bantuan sesaat, tetapi investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan,” bunyi rekomendasi Demokrat. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS