Perwakilan Aksi Kecewa Tidak Bertemu Gubernur Melki Laka Lena

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Selfiani Baki Wukak 

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Perwakilan massa aksi yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan para pimpinan perangkat daerah dan perwakilan lainnya tidak dapat menyembunyikan perasaan kecewa setelah keluar dari ruangan rapat Gubernur NTT, Senin (8/9/2025).

Setelah melakukan pertemuan dan diskusi selama 30 menit dengan Asisten III Bidang Setda NTT Samuel Halundaka bersama Wakil Ketua III DPRD NTT Kristin Samiyati Pati dan Anggota DPRD Provinsi NTT Winston Neil Rondo.

Pada pukul 12.32 Wita mereka keluar sembari mengeluarkan kata-kata yang berisikan kalimat kekecewaan mereka. 

Koordinator aksi damai Buruh hari ini, Eben Sely menyampaikan kepada awak media di halaman Kantor Gubernur NTT terkait tuntutan dan hasil pertemuan yang dilaksanakan tadi. 

“Hari ini kami kurang lebih 300 lebih orang ada disini di Kantor Gubernur NTT, kami dari serikat buruh tani, nelayan bersama ormas hadir disini. Tujuan kami menyampaikan aspirasi yang selama ini terpendam bertahun-tahun,” katanya. 

Baca juga: BADKO HMI Bali-Nusra Sebut DPRD NTT Sedang Pesta dengan Uang Rakyat 

Ia juga mengatakan aspirasi yang terpendam dan tak didengarkan itu menjadi tujuannya bersama serikat kaum buruh melaksanakan aksi damai. 

Aspirasi dan tuntutan yang disuarakan oleh serikat buruh tani dan nelayan berjumlah 20 tuntutan.

Namun secara garis besarnya, tuntutan yang disuarakan oleh mereka yakni terkait perlakuan para pemilik usaha dan pengusaha nakal terhadap kami buruh tani serta para rekan-rekan buruh yang ditindih.

Para perwakilan massa aksi juga meminta Dinas Nakertrans untuk mengawasi pengusaha-pengusaha yang memperkerjakan karyawan-karyawan yang upahnya tidak sesuai UMR. 

Selain itu juga ia menyampaikan tuntutan untuk meninjau kembali rekan-rekan P3K tahun 2024 yang hingga saat ini belum tuntas serta keluhan gaji dari karyawan PT Flobamor Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak dibayarkan hingga sampai saat ini serta perdagangan orang yang masih ada hingga sekarang atau TPPO.

Eben menyampaikan bahwa ia dan perwakilan massa aksi berjumlah 10 orang disambut dan diterima dari depan Kantor Gubernur NTT hingga berada di dalam ruangan rapat Kantor Gubernur. 

Namun, kekecewaan sangat terlihat jelas diwajahnya dikarenakan dalam pertemuan yang dilaksanakan tadi, ia bersama perwakilan massa aksi tidak dapat bertemu Gubernur Melki Laka Lena untuk menyampaikan secara langsung aspirasi yang dimiliki.

“Kami menyesal dan kecewa tetapi kami belajar memahami. Kami diterima oleh orang yang tidak kami kenal didalam. Entah itu jabatan apa, saya tidak tahu,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan dan meminta bahwa peraturan Gubernur terkait peningkatan anggaran DPRD untuk dirubah. 

“Sampai saat ini gaji DPR naik, upah karyawan tidak diperhatikan sesuai dengan UMR, mengenai peningkatan anggaran DPR mohon dirubah,” tambahnya. (ria)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS