Tantangan di Level Implementasi, Skema 'Closed Loop' KUR Lebih Efektif

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menilai berbagai program pemerintah untuk masyarakat, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan.

Penyaluran KUR, kata Aviliani, telah berjalan cukup luas, tetapi hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah.

"Pemerintahan itu programnya banyak ya buat masyarakat, kredit KUR misalnya. Hanya kalau kita lihat memang pada tataran implementasi itu tidak seindah yang diharapkan pemerintah," kata Aviliani dalam diskusi bertajuk Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia mencontohkan masih adanya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang muncul beberapa tahun setelah pembiayaan disalurkan kepada pelaku usaha.

"Misalnya dengan memberikan KUR, itu banyak yang diberikan tetapi kalau kita lihat biasanya 2 tahun itu berapa yang macet (NPL-nya) begitu," ujar Avilian.

Baca juga: Penyaluran KUR BRI Naik 20 Persen Periode Januari sampai April 2026

Baca juga: Syarat Pembiayaan KUR Rp50 Juta ke Atas: Sertakan NPWP

Lebih lanjut, Aviliani menekankan, keberhasilan program pembiayaan UMKM memerlukan pendampingan berkelanjutan. Untuk itu, ia mengusulkan perubahan model bisnis dari pemberian subsidi kredit menjadi skema kolaborasi antara UMKM dan perusahaan melalui sistem closedloop.

"Nah ini memang tadi yang saya katakan, keberhasilan itu memang harus ada pendampingan. Mungkin nanti ke depan modelnya harus diubah, tidak langsung pada subsidi kreditnya tapi yang nanti dia mau berkolaborasi dengan perusahaan sebagai closedloop, itu sama-sama diberikan insentif antara perusahaannya dengan UMKM," terang dia.

Menurut dia, pendekatan tersebut dapat membantu UMKM naik kelas sekaligus menekan risiko kredit bermasalah atau macet. "Jadi UMKM-nya naik kelas, kreditnya enggak jadi macet, enggak perlu pakai subsidi yang terlalu besar begitu," tegas Avilian.

Tak hanya itu, Aviliani menyoroti sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil membina UMKM melalui skema tersebut, antara lain Sinarmas Group dan PT Astra International Tbk (ASII).

"Yang berhasil itu Sinarmas harus saya akui. Saya sudah ke beberapa perusahaan Sinarmas yang di daerah, itu ternyata UMKM-nya naik kelas bahkan sekarang sudah bayar pajak. Kenapa? Karena menjadi bagian dari closed loop," papar Aviliani.

Lebih jauh, Aviliani menyoroti program pembinaan UMKM yang dijalankan Astra. "Setiap tahun dia rekrut 2.000 UKM itu dengan pembinaan tanpa harus pinjaman. Otomatis bank-bank datang sendiri gitu loh, dengan bunga yang nggak perlu disubsidi gitu," tandas dia.

Selain itu, Aviliani menilai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar memiliki tujuan yang lebih terarah.

"Misalnya di Cikarang gitu ya, tahun ini apa sih temanya? Misalnya temanya adalah tahun ini sama-sama membina UMKM. Nah itu kebersamaan jadi nggak perlu satu-satu perusahaan dan itu menjadi ada kesuksesan UMKM-UMKM di sekitar Cikarang itu jadi hidup gitu," ucap dia.

Lebih lanjut, Aviliani menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil atau outcome dari setiap program pemerintah, bukan hanya berfokus pada pelaksanaannya.

"Menurut saya sekarang yang harus kita pikirkan tidak hanya sekedar programnya tapi adalah outcome program itu. Sukses atau enggak? Kalau nggak sukses berarti kita harus evaluasi," kata dia.