Kabar 400 Ribu Formasi CPNS 2026 Bikin Heboh! Begini Penjelasan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh

POS-KUPANG.COM - Di tengah penantian panjang para pencari kerja setelah Seleksi CPNS 2025 tidak dibuka, tiba-tiba ada Kabar 400 Ribu Formasi CPNS 2026.

Cek Penjelasan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh dan KemenPAN-RB.

Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan hingga kini belum ada kepastian terkait kuota dan formasi CPNS 2026. 

Alasannya, BKN masih koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

Dijelaskan Zudan Arif Fakrulloh, sampai saat ini belum ada keputusan final mengenai jadwal maupun jumlah formasi CPNS 2026.

Baca juga: Sabar, KemenPAN-RB Masih Hitung Ulang Kebutuhan ASN Nasional Sebelum Buka Rekrutmen CPNS 2026

“Kami sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Belum ada penetapan resmi,” ujar Zudan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Tunggu informasi resmi dari pemerintah, jangan sampai terjebak isu yang belum pasti,” tegasnya.

Zudan menambahkan, proses rekrutmen ASN membutuhkan waktu panjang karena harus melalui tahapan lintas instansi seperti usulan formasi, verifikasi kebutuhan, hingga penetapan kuota nasional.

Kemenpan-RB Fokus Tuntaskan Seleksi 2024 dan Tenaga Non-ASN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga ikut menanggapi isu CPNS 2026.

Deputi Bidang SDM Aparatur, Alex Denni Averrouce, menegaskan bahwa informasi 400 ribu formasi CPNS 2026 belum benar dan belum ditetapkan secara resmi.

“Hingga Oktober 2025, kami masih fokus menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN. Kebutuhan CASN tahun 2024 saja mencapai 1,26 juta formasi, terbesar dalam satu dekade terakhir,” ujar Averrouce.

Ia menjelaskan, penentuan kuota CPNS tidak bisa dilakukan sepihak karena melibatkan banyak pertimbangan seperti kemampuan fiskal negara dan kesiapan teknis pemerintah daerah.

“Pengadaan CASN bukan hanya kebijakan Kemenpan-RB, tetapi juga menyesuaikan kemampuan keuangan negara serta kesiapan Kementerian, Lembaga, dan Pemda,” jelasnya.

Sementara itu, jagat maya kembali ramai membahas isu pembukaan seleksi CPNS 2026.

Baca juga: Program Afirmasi Honorer jadi ASN Berakhir 2025, Ini Skema Baru Rekrutmen CPNS 2026

Ribuan warganet di media sosial mendadak antusias setelah beredar kabar bahwa pemerintah akan membuka sekitar 400 ribu formasi baru untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun depan.

Antusiasme publik langsung melonjak.

Wajar saja, karena tahun 2025 dipastikan tanpa rekrutmen CPNS, sementara rekrutmen besar terakhir berlangsung pada 2024

Kini, harapan ribuan pencari kerja tertuju penuh pada peluang CPNS 2026.

Sebagai perbandingan, seleksi CPNS 2024 saja baru diumumkan pada pertengahan Agustus dengan 250.407 formasi tersebar di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Waspadai Hoaks dan Penipuan Berkedok CPNS 2026
Meningkatnya antusiasme publik terhadap CPNS 2026 ternyata dimanfaatkan oleh oknum penipu.

Averrouce mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap situs palsu atau pesan mengatasnamakan BKN dan Kemenpan-RB.

“Jangan percaya jika ada yang menjanjikan kelulusan atau meminta uang untuk pendaftaran. Itu pasti penipuan,” tegasnya.

Untuk memastikan informasi yang valid, pemerintah hanya menggunakan kanal resmi berikut:

Baca juga: Seleksi CPNS 2026 Sudah Pasti Dibuka,Begini Cara Cek Formasi di SSCASN BKN dan Syarat Pendaftarannya

https://sscasn.bkn.go.id

https://www.bkn.go.id
Akun media sosial resmi BKN dan Kemenpan-RB
Publik Diminta Sabar, CPNS 2026 Masih Tahap Pembahasan
Dengan belum adanya keputusan resmi, publik diminta bersabar menunggu hasil koordinasi antara BKN, Kemenpan-RB, dan kementerian terkait lainnya.

Pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan rekrutmen dilakukan secara transparan, hati-hati, dan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Jika mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya, pengumuman awal CPNS biasanya dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun, setelah pemerintah menetapkan kebutuhan formasi dari tiap instansi.

Untuk saat ini, CPNS 2026 masih dalam tahap pembahasan dan belum ada pengumuman resmi.

Masyarakat diimbau terus memantau situs pemerintah agar tidak tertipu kabar palsu yang beredar. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS