Kapan Pengumuman Final Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 3? Ini Jadwalnya

POS-KUPANG.COM  - Setelah pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan pada 13–14 September, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 3 kini memasuki tahap akhir. 

Lalu Kapan Pengumuman Final Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 3? Ini Jadwalnya.

Seuai jadwal yang dikeluarkan Kementerian Sosial ( Kemensos ), Pengumuman final Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat pada 18 September 2025.

Untuk diketahui, pada tahap ketiga ini, Kemensos membuka 91 formasi untuk jabatan fungsional guru ahli pertama. 

Para guru yang lolos nantinya akan ditempatkan di tujuh lokasi Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.

Rekrutmen ini merupakan kolaborasi antara Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses seleksi dijalankan secara transparan dan bebas biaya.

Baca juga: Resmi dari Kemensos:Rekrutmen Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 3 Tahun 2025 telah Dibuka,Cek Syaratnya

Jadwal Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 3 
Penetapan formasi oleh KemenPANRB: 8 September 2025
Konfirmasi kesediaan mengikuti seleksi calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemendikdasmen: 9–10 September 2025
Penyerahan data bakal calon guru dari Kemendikdasmen ke BKN: 11 September 2025
Pengumuman calon guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos: 12 September 2025
Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan calon guru oleh Kemensos: 13–14 September 2025
Pengolahan data hasil seleksi kompetensi tambahan oleh Kemensos: 15 September 2025
Penyerahan hasil pengolahan data dari Kemensos ke BKN: 16 September 2025
Pengolahan data hasil akhir oleh BKN: 16–17 September 2025
Pengumuman kelulusan PPPK JF Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos: 18 September 2025

Persyaratan PPPK JF Guru Sekokah Rakyar Tahap 3 2025 

Persyaratan umum
Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta.
Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta tidak terlibat dalam politik praktis.
Memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan.
Memiliki sertifikat pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru.
Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar.
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Persyaratan khusus
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
Menguasai bahasa Inggris aktif, baik lisan maupun tulisan.
Pernah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan terdata pada aplikasi SSCASN.
Bersih dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
Bersedia bertugas di sekolah berasrama.
Hak dan kewajiban Guru Sekolah Rakyat tahap 3 

Baca juga: 100 Sekolah Rakyat Sudah Beroperasi, Presiden Prabowo Sebut Prestasi Luar Biasa  

Apa Hak dan Kewajiban sebagai PPPK Guru Sekolah Rakyat, yakni: 

Kewajiban
Melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. 
Melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dan ditetapkan. 
Bersedia untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat pada seluruh wilayaah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Bersedia untuk melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh Kemensos. 
Hak
Berstatus sebagai ASN PPPK JF guru pada kemensos 
Memperoleh gaji pokok ASN PPPK 
Memperoleh tunjangan sebagai guru PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Mendapatkan pelatihan sebagai Guru Sekolah Rakyat. 

Tujuan Program Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan.