Nasional Terkini

Komisi III DPR RI: Prabowo Pertahankan Kapolri Listyo Sigit Sampai Akhir 2025

Nasir Djamil membocorkan informasi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/HO
LISTYO SIGIT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin (18/11/2024). Terbaru, Presiden Prabowo dikabarkan mengganti Listyo Sigit pada akhir 2025. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, Polri harus kembali ke jati diri.

Menurut Mahfud MD, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka proses hukum yang dijalankan Polri akan kehilangan legitimasi dan dukungan.

Oleh karena itu, kata Mahfud, Polri harus mampu menunjukan komitmen nyatanya terhadap profesionlisme dan akuntabilitas.

"Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” ujar Mahfud MD dalam sebuah Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus” pada Jumat (12/9/2025) yang digelar di Mabes Polri, Jakarta.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai bahwa klarifikasi resmi dari Istana terkait rumor pergantian Kapolri merupakan langkah politik yang tepat.

Pasalnya hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.

Menurutnya, dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus tunduk pada regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan opini bebas atau prediksi politik. 

Penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi dan mengganggu fokus kerja aparat.

“Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” kata Haidar, Sabtu (13/9/2025) malam.

Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Istana yang secara terbuka membantah kabar adanya surpres ke DPR terkait pergantian Kapolri

Namun, Haidar juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sehingga perlu permbaharuan di tubuh polri. (Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Dodi Esvandi/Reza Deni/Erik S)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Tribunnews
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved