Nasional Terkini

Komisi III DPR RI: Prabowo Pertahankan Kapolri Listyo Sigit Sampai Akhir 2025

Nasir Djamil membocorkan informasi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/HO
LISTYO SIGIT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin (18/11/2024). Terbaru, Presiden Prabowo dikabarkan mengganti Listyo Sigit pada akhir 2025. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil membocorkan informasi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Nasir Djamil, Listyo Sigit Prabowo dipertahankan sampai akhir 2025.

Ia mengatakan, sampai saat ini DPR RI belum mendapatkan informasi soal adanya Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Kapolri 

Namun, seorang sumber yang dipercaya mengatakan ada informasi Listyo Sigit Prabowo akan tetap dipertahankan sebagai Kapolri sampai akhir tahun 2025.

"Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025. Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025," kata Nasir Djamil, Sabtu (13/9/2025). 

Menurutnya, sudah seharusnya ada pergantian Kapolri yang baru demi kemajuan bangsa. "Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru."

"Karena memang sudah saatnya juga dalam rangka regenerasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia itu sendiri," tambah Nasir Djamil.

Terlebih, kata legislator PKS itu, pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah suatu hak yang biasa. Ia pun meminta publik untuk bersabar menunggu kabar dan perkembangannya.

Termasuk soal siapa sosok yang akan menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," tandas Nasir Djamil.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres terkait pergantian Kapolri hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, Sabtu (13/9).

Kabar pergantian Kapolri ini sempat ditepis pihak Istana.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa informasi soal pencopotan Listyo Sigit  tidak benar.

Ia mengatakan surpres dari Prabowo juga belum sampai ke DPR RI. “Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” ujar Prasetyo, Sabtu (13/9).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, Polri harus kembali ke jati diri.

Menurut Mahfud MD, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka proses hukum yang dijalankan Polri akan kehilangan legitimasi dan dukungan.

Oleh karena itu, kata Mahfud, Polri harus mampu menunjukan komitmen nyatanya terhadap profesionlisme dan akuntabilitas.

"Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” ujar Mahfud MD dalam sebuah Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus” pada Jumat (12/9/2025) yang digelar di Mabes Polri, Jakarta.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai bahwa klarifikasi resmi dari Istana terkait rumor pergantian Kapolri merupakan langkah politik yang tepat.

Pasalnya hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.

Menurutnya, dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus tunduk pada regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan opini bebas atau prediksi politik. 

Penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi dan mengganggu fokus kerja aparat.

“Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” kata Haidar, Sabtu (13/9/2025) malam.

Untuk itu, ia mengapresiasi langkah Istana yang secara terbuka membantah kabar adanya surpres ke DPR terkait pergantian Kapolri

Namun, Haidar juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sehingga perlu permbaharuan di tubuh polri. (Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Dodi Esvandi/Reza Deni/Erik S)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved