Opini

Opini: Pendidikan Model Asadoma

Dalam arti ini, kita sambut temuan menarik dari Asadoma di NTT. Dengan basis penelitian pada Kota Kupang sudah tersibak ketimbangan...

Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI ROBERT BALA
Robert Bala. 

Hal itu semakin nyata terlihat saat pandemi covid-19 menerpa. Banyak sekolah swasta terutama yang berada di daerah 3 T mengalami kelumpuhan total. 

Mereka sangat jauh dari infrastruktur, infostruktur, dan lebih jauh lagi dari infokultur. 

Yang jadi pertanyaan, siapa yang salah sehingga sekolah-sekolah swasta mengalami keterpurukan yang begitu besar? 

Kerap faktor jumlah minimal siswa menjadi kendala untuk dapat mengakses aneka bantuan. 

Kenyataan itu lebih terasa di daerah 3 T. Akibatnya sekolah-sekolah tersebut ibarat hidup segan mati tak mau. 

Terhadap kendala ini masuk akal kalau Asadoma mengajukan ‘model Asadoma’ sebagai alternatif. 

Dibutuhkan tiga pilar yakni Kebijakan afirmatif berbasis data riil di daerah 3 T, perlunya Local Political Will dan kebijakan dari pemerintah pusat yang lebih proaktif; serta perlunya pembentukan komunitas belajar guru dan monitoring antar guru (senior-junior) demi mengatasi resintensi psikologis dan membangun kepercayaan diri guru. 

Kemampuan Politik Lokal

Pertanyaan menggelitik, bagaimana “Model Asadoma” bisa diterapkan di NTT? 

Merujuk pada uraian di atas, kegagalan dan kegagapan yang dihadapi sekolah swasta baik selama maupun sesudah pandemi Covid-19 bermuara dari ketimpangan dalam kebijakan pendidikan nasional. 

Akses sekolah terhadap anteka bantuan termasuk laboratorium dan peralatan TIK kerap kali didasarkan pada data sekolah terutama dengan jumlah siswa.

Banyak sekolah swasta terpaksa menerima keadaan ‘apa adanya’ 

Untuk NTT tentu saja kebijakan pendidikan digital tidak bisa terpisahkan dari pendidikan formal biasa, dalam hal ini mengacu kepada Pergub No 35 tentang Iuran Pengembangan Pendidikan yang dibataskan Rp 100 ribu. 

Kebijakan ini kelihatannya berpihak kepada masyarakat terutama yang berskeolah di sekolah negeri. 

Bagaimana Pergub itu bisa dipahami sekolah swasta yang muridnya ‘seadanya’ dengan semua guru hampir swasta?  

Pada sisi lain, kebijakan pendidikan yang diterapkan Pemerintah Pusat terutama dalam  pengadaan laboratorium untuk pembelajaran digital sangat mengandalkan jumlah siswa. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved