Opini: Cerita MBG dari Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Oleh: Andrew Donda Munthe
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto.  

Program ini resmi dimulai sejak Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. 

Pelaksanaan MBG juga telah operasional di daerah perbatasan yaitu Atambua, Ibu kota Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. 

Cerita MBG dari perbatasan menjadi menarik untuk dicermati karena merupakan “suara hati” dari para pelaku dan juga penerima manfaat program di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Baca juga: Paradoksial MBG: Antara Peningkatan Status Gizi Masyarakat dan Fenomena Keracunan 

Awal November ini, penulis berkesempatan mengunjungi Atambua untuk melihat secara langsung pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Penyelenggara survei ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan target respondennya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sekolah yang sudah menerima program MBG, Supplier pemasok bahan baku ke SPPG dan juga rumah tangga siswa penerima program MBG.

Ada beberapa cerita menarik terkait pelaksanaan MBG di Atambua yang bisa dibagikan dalam tulisan singkat ini. 

Pertama, terkait keberadaan SPPG yang mengelola program MBG.  Secara struktur, pengelolaan SPPG berada dibawah koordinasi 1 orang Kepala SPPG dibantu oleh 1 orang Akuntan dan 1 orang Ahli Gizi. Ketiganya merupakan pegawai Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, terdapat sekitar 47 tenaga kerja relawan yang bertugas di SPPG. Tenaga relawan yang direkrut merupakan penduduk di sekitar lokasi lingkungan SPPG. 

Tugas relawan sudah terbagi sesuai dengan petunjuk teknis dan perannya masing-masing. 

Mulai dari penyiapan makanan, pengolahan, pemorsian, cleaning service, keamanan (security), pendistribusian makanan dan pembersihan tempat makan (ompreng). 

Keberadaan SPPG memberi dampak positif karena mampu menyerap tenaga kerja di wilayah sekitarnya melalui rekrutmen relawan.

Catatan menarik lainnya adalah belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam mendukung operasional kegiatan SPPG. 

Selain persoalan sampah, masalah lain yang tak kalah penting adalah berkaitan dengan bahan baku. 

Kebutuhan bahan baku dalam variasi menu MBG yaitu beras, sayur mayur, buah-buahan dan daging diperoleh SPPG dari supplier yang ternyata stoknya berasal dari luar daerah. 

Hal ini karena ketersediaan komoditas tersebut sangat terbatas yang apabila dipenuhi dari stok di daerah maka ketersediaannya menjadi langka sehingga membuat harga komoditas di pasar pun akan melonjak.

Pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif melalui dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani dan peternak lokal. 

Upaya ini untuk dapat memenuhi kebutuhan SPPG, terutama komoditas sayur, buah dan juga daging. 

Jika kondisi ini terjadi maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para petani dan peternak lokal. 

Beberapa komoditas tersebut di Kabupaten Belu produksinya masih dapat ditingkatkan. 

Contoh kecilnya adalah Labu Siam yang sepanjang tahun 2024 produksinya baru mencapai 6.124 kuintal. 

Buncis produksinya baru mencapai 6.027 kuintal dan kacang panjang sebanyak 1.552 kuintal (Sumber: Provinsi NTT Dalam Angka 2025, BPS).

Cerita dari Sekolah

Cerita menarik juga datang dari salah satu sekolah (SD) yang menjadi lokasi pelaksanaan MBG di Kota Atambua. 

Kepala Sekolah dan Guru menyampaikan keluh kesahnya terhadap program MBG yang sudah berjalan.

Guru Kelas bertanggung jawab penuh dalam pendistribusian dan pengembalian ompreng. 

Bahkan apabila terjadi kehilangan ompreng maka guru dan pihak sekolah harus “membayar” penggantian ompreng yang hilang tersebut ke SPPG. 

Akan tetapi tidak ada “kompensasi” untuk para guru yang sudah mengawal program MBG hingga dapat dinikmati oleh seluruh siswa.

Dampak positif dari MBG tentu membuat anak-anak menjadi rajin sekolah karena mereka sangat penasaran dengan menu makanan yang akan mereka nikmati. 

Selain itu, adanya MBG membuat anak-anak menjadi lebih disiplin dan berkarakter positif. 

Mengantre ompreng dibagikan di dalam kelas, mencuci tangan dan sendok sebelum makan, berdoa bersama sebelum makan adalah beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum menyantap semua menu yang disediakan.

Akan tetapi, hal-hal negatif dari program ini juga ada. Kurangnya edukasi akan pentingnya nutrisi dan gizi seimbang yang ada dalam menu MBG kepada para siswa, membuat makanan yang tersisa dalam ompreng sangat banyak. 

Anak-anak hanya memakan makanan yang mereka sukai saja dan menu yang paling banyak tersisa adalah sayur.

Dampak negatif lain MBG adalah penurunan omset UMKM di kantin sekolah. Sejak adanya MBG, kantin sekolah hanya ramai dengan siswa yang membeli minuman kemasan. 

Hal ini karena dalam program MBG setiap siswa harus mempersiapkan sendok dan air minumnya sendiri.

Cerita dari Orang Tua

Setelah kunjungan ke SPPG, supplier dan sekolah, Saya didampingi Kepala BPS Kabupaten Belu juga berkesempatan mengunjungi salah satu rumah tangga siswa SD penerima MBG.  

Orang tua menyampaikan apresiasi dan terima kasih ke pemerintah karena telah menghadirkan program MBG. 

Meskipun porsi makanan dalam menu MBG dirasa kurang karena siswa masih makan lagi di rumah sepulang sekolah, akan tetapi orang tua merasa tidak lagi direpotkan dengan bekal yang perlu di bawa siswa ke sekolah setiap harinya.

Selain itu, adanya program ini membuat orang tua bisa lebih berhemat karena uang jajan siswa yang tadinya diberikan rutin dapat dialihkan untuk keperluan rumah tangga yang lebih mendesak. 

Hal lain yang disampaikan orang tua adalah bahwa anak-anak dapat menikmati beraneka menu makanan bergizi yang selama ini jarang atau bahkan tidak pernah mereka nikmati di rumah. 

Misalnya menu daging sapi, ayam goreng, susu, buah-buahan dan aneka menu lainnya. 

Meskipun awalnya sempat ragu karena banyak kejadian luar biasa (keracunan) pada program MBG di daerah lain, orang tua di Atambua yang kami kunjungi memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan program MBG. 

Orang tua disana sudah merasakan dampak langsung dari keberlangsungan pelaksanaan MBG.

Catatan Perbaikan

Keberlanjutan pelaksanaan MBG masih menjadi perdebatan di masyarakat antara yang pro dan kontra terhadap program ini. 

Akan tetapi, program ini secara nyata sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Tentu masih banyak ruang untuk pembenahan dan perbaikan program MBG. Dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan serta pendampingan petani dan peternak lokal perlu segera dilakukan. 

Pemenuhan bahan baku SPPG dari komunitas setempat seperti komoditas sayur, buah dan daging, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan menggerakkan perekonomian daerah.

Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah edukasi tentang gizi seimbang kepada semua penerima manfaat MBG (Ibu hamil dan menyusui, siswa/i di semua jenjang pendidikan). 

Edukasi ini menjadi krusial agar semua penerima manfaat program MBG dengan penuh kesadaran dapat menikmati dan menghabiskan menu yang disediakan.

Untuk masyarakat NTT di perbatasan yang berada pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), Program MBG ini memang memberikan dampak positif. 

Akan tetapi untuk menuju Generasi Emas Indonesia 2045, Program MBG masih perlu dibarengi dengan upaya pembangunan pendidikan yang menyeluruh. 

Perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas yang memadai. Fasilitas olahraga, perpusatakaan, ruang komputer maupun juga laboratorium untuk mengembangkan potensi siswa. 

Bahkan kompetensi dan apresiasi yang layak untuk para pendidik (guru) juga perlu menjadi prioritas agar dapat memberikan pengajaran dan pendidikan yang terbaik kepada semua siswa. 

Bukankah tanpa itu semua Generasi NTT menuju Indonesia Emas hanya  slogan belaka? (*)

Simak terus artikel POS-KUPANG.COM di Google News