Opini
Opini: Aset Rakyat Masuk Pegadaian, Tanda Dapur Ekonomi Sedang Terbakar Senyap
Kini, Pegadaian menjadi titik pertama saat kebutuhan ekonomi mengetuk pintu secara paksa.
Tugas utama: Mendata warga yang sudah gadai lebih dari dua kali dan yang saldonya di bank terus menipis sebelum gajian.
Data ini menjadi detektor kemiskinan dini — bukan setelah mereka masuk kategori miskin secara administratif.
2. Terapkan Mekanisme Tebus Barang Harian
- Buat kebijakan penebusan bertahap Rp10.000–Rp20.000 per hari
- Pegadaian tetap untung, rakyat masih punya kesempatan menebus aset
- Lebih baik warga mencicil asetnya kembali daripada barang langsung berpindah kepemilikan.
3. Dana Bergulir Ultra-Mikro Tanpa Proposal
- Nominal fleksibel: Rp300.000 – Rp700.000
- Tanpa proses birokrasi rumit, cukup KTP domisili RT
- Pembayaran harian melalui agen BUMDes/kelurahan
- Dana hanya untuk usaha mikro berputar cepat, bukan konsumsi semata
> Rp500.000 jika hanya untuk bayar listrik memang habis. Tapi jika diputar jual kopi atau gorengan, bisa menciptakan arus kas harian Rp30.000–Rp50.000.
4. Program “Pendampingan dari Uang Gadai”
Setiap warga yang menggadai barang harus diarahkan ke Posko Ekonomi Kelurahan.
Melalui one-hour coaching, mereka diajarkan:
- Cara mengubah uang gadai jadi modal putar
- Cara mengatur pemasukan kecil agar bisa menebus barang kembali
- Biayanya murah, dampaknya signifikan menyelamatkan aset dari hilang permanen
5. Wajibkan Bank Daerah Melaporkan Rekening Rakyat yang ‘Gundul’
Selama ini bank hanya sibuk mengumumkan kredit. Pemerintah justru butuh laporan saldo mikro yang terus tergerus. Ini adalah sensor dini tekanan ekonomi rumah tangga.
Penutup
Ekonomi rakyat tidak selalu jatuh karena badai besar, resesi, atau krisis global.
Kadang ia runtuh karena satu cincin yang digadaikan dan tidak pernah kembali. Dari situ, martabat pelan-pelan memudar, dan negara baru sadar ketika semuanya sudah terlambat.
Jika kebijakan hanya mengejar statistik, kita akan kalah oleh realitas yang berjalan di lorong Pegadaian.
Namun, jika negara mau menatap antrean itu sebagai alarm, bukan sekadar transaksi, maka masih ada harapan menyelamatkan aset dan martabat rakyat kecil. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.