"Kepala Dinas PMD menyampaikan bahwa Kepala Desa bisa mengeluarkan rekomendasi. Itu sebenarnya tidak boleh. Alasan apa ia menyampaikan begitu," ujarnya.

Baca juga: Aturan Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 dan Besarannya, Honorer Wajib Tahu!

Selain itu pihaknya juga melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Pasalnya, ada beberapa tenaga kesehatan (nakes) yang memperoleh rekomendasi dari kepala puskemas. 

Falentinus menyebut, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap Kadis P dan K Kabupaten TTU lantaran sejumlah kepala sekolah mengeluarkan rekomendasi kepada guru untuk melakukan seleksi. Dari aspek aturan pihak kepala sekolah tidak diperbolehkan mengeluarkan surat rekomendasi. (bbr)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS