POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Sumba Timur dimulai sejak tahun 1960. Namun hingga kini, proses pemekaran masih tertahan akibat moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Padahal, berbagai dokumen penting seperti peta wilayah hingga batas desa sudah disiapkan lengkap,” ujar mantan Bupati Sumba Timur dua periode, Gidion Mbilijora, kepada Pos Kupang, Selasa (29/7). 

Gidion Mbilijora mengatakan, pemerintah daerah, Pemprov NTT dan perwakilan NTT di DPR RI dan DPD RI perlu bekerja sama untuk menyuarakan kembali urgensi pembentukan DOB bagi kemajuan daerah.

Gidion Mbilijora menjelaskan, sejak diwacanakan pembentukan DOB di Sumba Timur, sejumlah peneliti sudah turun untuk melakukan kajian dan petakan potensi wilayah.

Dan saat itu, Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan tujuh wilayah yang layak menjadi kabupaten. Meski akhirnya hanya tiga yang dilanjutkan.

“Saya bersama DPRD yang lalu sudah ke provinsi, sudah dapat persetujuan gubernur dan DPRD. Kita sudah bawa sampai ke Jakarta, namun terkendala moratorium,” kata Gidion Mbilijora.

Proses pemetaan wilayah calon DOB juga didukung secara teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong. Bahkan, kata Gidion Mbilijora, Sumba Timur menjadi kabupaten pertama yang menjalin kerja sama langsung dengan BIG dalam menyusun peta calon DOB.

Karena itu, Gidion Mbilijora berharap Gubernur NTT bersama DPR RI dan anggota DPD RI asal NTT untuk bersuara ke pemerintah pusat terkait DOB ini hingga ke Presiden. “Ya kita berharap anggota DPR dan DPD kita omonglah sedikit di sana. Kita butuh pemekaran memang,” kata Gidion.

Gidion Mbilijora juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto dinilai memahami konteks wilayah NTT, termasuk Sumba. Ia juga menyinggung Hashim Djojohadikusumo yang beberapa kali mengunjungi Sumba.

“Saya kira Presiden memahami wilayah NTT. Termasuk Sumba. Pak Hashim Djojohadikusumo juga berulang-ulang datang ke Sumba,” tambah Gidion Mbilijora.

Gidion Mbilijora menambahkan, kedekatan itu diharapkan bisa membuka jalan bagi percepatan DOB.

Terkait persiapan pemekaran tiga DOB tersebut, Pemerintah Sumba Timur telah menyiapkan ratusan hektar lahan.

Baca juga: Lundji Kaborang dan Umbu Nengi Rutung Dukung Pembentukan DOB di Sumba Timur

Namun, kata Gidion Mbilijora, proses pembentukan itu tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Anggota DPRD Sumba Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Lundji Kaborang mengatakan, moratorium pembentukan DOB akan menghambat kemajuan pembangunan di daerah.

Lundji Kaborang mengatakan, di Sumba Timur saat ini masih ada sejumlah wilayah belum tersentuh listrik. Ia menilai, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) akan mempercepat akselerasi pembangunan.