Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Pemprov NTT (Pemprov NTT) menegaskan bahwa aturan untuk membatasi kendaraan pikap mengangkut penumpang tetap berlaku.
Surat edaran (SE) Gubernur NTT tanggal 5 Juni 2025 memuat aturan setiap pikap hanya diperbolehkan membawa lima penumpang dan barang.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menyebut tidak ada larangan bagi kendaraan pikap mengangkut penumpang dan barang masuk ke Kota Kupang. Namun, terdapat pembatasan penting yang harus dipatuhi.
"Pikap dari luar kota boleh masuk, tetapi penumpangnya dibatasi maksimal lima orang. Kalau hanya bawa penumpang tanpa barang, mereka wajib turun di terminal batas kota seperti Noelbaki atau Belo. Kota ini sudah punya angkutan kota yang siap melayani," ujar Wagub Johni, Senin (14/7/2025).
Mantan Kapolda NTT itu mengatakan, ada puluhan angkutan umum dalam kota (angkot) yang beroperasi sehingga pikap yang membawa penumpang dari luar daerah harus menurunkan penumpang di terminal.
Bagi pikap yang membawa penumpang dengan kapasitas sesuai aturan, tetap dibolehkan untuk melintas. Sebaliknya, akan ada penegakan aturan sesuai standar yang ditetapkan.
Baca juga: Mobil Pikap Terbakar Hingga Meledak di Boawae Ngada Dikemudikan Remaja
Baca juga: Tolak Larang Angkut Penumpang, Komunitas Pikap Ungkit Berjuang Menangkan Melki-Johni di Pilgub NTT
Wagub Johni mengatakan, pengetatan aturan itu dibuat agar para sopir angkot juga tetap beroperasi dan mendapat penumpang. Hal itu sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi.
Pemprov NTT, kata dia, mengedepankan pendekatan dialogis untuk menghindari konflik antar sopir, terutama saat mencari penumpang di titik-titik strategis seperti terminal batas kota.
"Ini sudah dilakukan oleh sopir pikap dari Baun. Mereka turun di Terminal Baun, kemudian yang punya barang langsung ke pasar. Yang tidak punya barang, mereka turun dan naik angkutan kota," katanya.
Berkaca dari hal itu, maka kendaraan pikap dan angkutan kota di terminal Noelbaki Kabupaten Kupang juga bisa menerapkan hal yang sama.
Dia mengatakan, pemerintah tidak sedang melakukan penekanan ataupun pembatasan. Namun, yang paling penting adalah pemberlakuan yang adil bagi para sopir. Pemerintah hadir sebagai fasilitator agar tidak ada gesekan yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia pun meminta para pihak agar tidak melakukan provokasi dan menyebarkan informasi yang tidak betul.
"Sehingga sopir pikap juga mendapat penghasilan, sopir angkutan juga mendapat penghasilan. Paling penting, penjaminan keselamatan," katanya.
Hasil pengecekan ke lapangan, ungkap dia, telah menemukan banyak mobil pikap yang membawa penumpang melebihi batas maksimal angkutan. Padahal itu mengancam keamanan dan keselamatan. Pemerintah pun memikirkan hal teknis hingga sedetail mungkin.