Opini - Kurikulum Pendidikan Indonesia Berpihak pada Isu Lingkungan?

Oleh: Lidwina Felisima Tae
Dosen Universitas Timur (Unimor)

POS-KUPANG.COM - Beberapa waktu belakangan, trend di media sosial kembali memunculkan lambang Garuda berwarna hitam yang berusaha dikampanyekan kembali, menandakan sesuatu sedang tidak baik-baik saja di negeri ini.

Kampanye ini mengkritik 8 poin utama terkait kepemimpinanan 100 hari Prabowo-Gibran, dimulai dari pemangkasan anggaran pendidikan hingga isu lingkungan.

Yang menarik dari kampanye media sosial ini adalah masalah lingkungan yang diangkat ada beberapa poin, termasuk izin pengelolaan tambang yang dinilai terlalu longgar hingga wacana pengalihan 20 juta hektar kawasan hutan untuk program pangan dan energi.

Membaca berbagai berita dan artikel terkait ini, tentu membuat masyarakat cemas. Apakah keberpihakan regulasi pemerintah terhadap permasalahan lingkungan sedemikian abai?

Bagaimana dengan respon masyarakat, apakah kalangan umum telah teredukasi dengan baik mengenai berbagai masalah lingkungan dan mempunyai kepedulian yang sama? 

Padahal jika mau jujur berbicara fakta, Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan terkena imbas perubahan iklim.

Data dari IEA (International Energy Agency) tahun 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penghasil emisi gas rumah kaca terbanyak nomor 9 di dunia. 

Namun miris, survey juga menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua pada tingkat ketidakpercayaan pada efek global warming. Hal ini berarti sebagian besar masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa isu perubahan iklim adalah hoax semata.

Tentu hal ini menjadi ancaman bagi generasi muda, apalagi Indonesia termasuk dalam 1/3 negara di dunia yang akan terkena imbas perubahan iklim baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Namun, di tengah-tengah berbagai permasalahan di atas, sedikit angin segar berhembus dari bidang pendidikan di Indonesia, terutama pada kurikulum Merdeka yang saat ini sudah mulai diterapkan secara nasional.

Kurikulum Merdeka tampaknya  memberi perhatian lebih pada pendidikan perubahan iklim di Indonesia melalui beberapa kebijakan dan program pendidikannya.

Hal ini juga menunjukkan komitmen serius Indonesia terhadap perjanjian Paris 2015 mengenai dukungan negara untuk langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dunia.

Indonesia termasuk dalam satu dari negara-negara di dunia yang dengan tanggap dan gamblang memasukkan pendidikan perubahan iklim di dalam kurikulum pendidikan.