Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTT menanggapi permintaan dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI wilayah NTT mengenai isu debat di Pilkada kali ini.
Komisioner KPUD NTT, Eli Lomi Rihi dihubungi, Rabu 29 Mei 2024 mengatakan, berkaitan dengan topik debat calon kepala daerah, akan diputuskan dalam rapat pleno dengan pertimbangan dan masukan dari KPU RI.
"Itu juga akan masuk, karena itu bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Ada juga hubungan dengan bidang ekonomi," kata dia.
Lomi Rihi mengatakan, nantinya dalam menyusun proses tema debat, KPU akan melibatkan juga pihak terkait seperti akademisi hingga unsur masyarakat. Ia mengapresiasi masukan ini agar menjadi pertimbangan saatnya nanti.
Baca juga: Terima Rekomendasi PAN, Melki Laka Lena dan Jane Natalia Suryanto Bakal Duet di Pilgub NTT?
Dalam jadwal, pelaksanaan debat baru terlaksana di bulan September 2024. Lomi Rihi meminta agar masukan ini diingatkan kembali jelang pelaksanaan debat calon kepala daerah. Ia mengatakan masukan itu sangat baik.
"Nanti ditingkatkan lagi. Terima kasih atas masukannya," sebut dia.
Lomi Rihi menjelaskan, terkait materi debat Paslon sesungguhnya sudah di atur dalam UU pemilukada pasal 68 ayat 4 huruf a - f. Pada poin a tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian poin b, memajukan daerah, poin c meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, poin d menyelesaikan persoalan daerah dan poin e menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah serta poin f memperkokoh NKRI dan kebangsaan.
"Yang kemudian nanti oleh tim panelis menjabarkan dalam bagian bagian pertanyaan," kata dia.
Sebelumnya, MTI wilayah NTT meminta KPUD agar memasukkan isu angkutan umum dan keselamatan lalulintas dalam tema debat di Pilkada 2024.
Ketua MTI Wilayah NTT Dr. Don Gaspar N. da Costa mengatakan, Kepala Daerah terpilih nantinya, harus memiliki komitmen kuat pada perbaikan dan pembiayaan angkutan umum dan keselamatan perjalanan. Hal itu, kata dia, sebelum kemacetan dan angka kematian akibat kecelakaan lalulintas semakin parah dan menyebabkan kerugian ekonomi sosial dan lingkungan.
"MTI wilayah NTT meminta kepada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT untuk memasukkan isu angkutan umum dan keselamatan lalu lintas dalam tema dan kegiatan debat Pilkada 2024," kata dia, Rabu 29 Mei 2024.
Menurut dia, angkutan umum adalah layanan wajib dasar yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Keselamatan perjalanan, merupakan tuntutan kualitas layanan yang wajib terpenuhi sehingga pembangunan dan penyelenggaraannya harus menjadi prioritas semua calon kepala daerah.
Sehingga MTI berharap agar debat Pilkada yang dilakukan KPUD di Provinsi NTT maupun di seluruh Kab/Kota se-NTT dapat menjadi platform perjuangan perbaikan dan peningkatan layanan angkutan umum yang berkualitas, berkeselamatan, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
"Kondisi transportasi di Provinsi NTT maupun Kab/Kota se-NTT masih jauh dari harapan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Don Gaspar bilang sarana, prasarana, dan kehandalan layanan angkutan umum serta komitmen pengelolaan aspek keselamatan perjalanan perlu ditingkatkan secara signifikan.
Karena itu, MTI mendesak agar isu angkutan umum dan keselamatan lalu lintas masuk dalam debat Pilkada 2024 untuk mendapatkan perhatian yang layak dari para calon kepala daerah.
"Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat di wilayah kami," sebut Don Gaspar.
Ia mengutip pernyataan Ketua Umum MTI Pusat Tory Damntoro. MTI secara nasional mendukung upaya dari MTI Wilayah NTT untuk memasukkan isu angkutan umum dan keselamatan lalu lintas dalam debat Pilkada 2024.
Angkutan umum adalah elemen kunci dalam tranformasi pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, dan keselamatan perjalanan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan system transportasi. Sehingga, MTI berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan layanan angkutan umum dan keselamatan perjalanan di seluruh Indonesia.
Don Gaspar menjelaskan, desakan MTI wilayah NTT ini dilandasi beberapa pertimbangan. Pertama, kata dia, angkutan umum merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketersediaan layanan angkutan umum yang baik akan membantu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Kedua, tingginya indeks dan rasio fatalitas, terutama bagi pengguna sepeda motor, sangat mengindikasikan perlunya kebijakan strategis dan taktis untuk mengendalikan pola perjalanan angkutan umum berbasis sepeda motor, baik konvensional maupun online dan pencapaian target keselamatan perjalanan secara berkelanjutan.
Ketiga, tingginya biaya transportasi masih menjadi beban berat bagi rumah tangga kelas menengah di Indonesia.
"Contoh, pengeluaran terbesar keluarga kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan bermotor, bahan bakar, dan sewa atau kontrak rumah. Dengan meningkatnya layanan angkutan umum yang terjangkau, diharapkan dapat mengurangi beban finansial bagi masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Don Gaspar mengurai, karena korban kecelakaan fatal terbesar dari kelompok usia produktif termasuk kepala keluarga, maka kematian akibat kecelakaan berdampak signifikan terhadap pemiskinan keluarga. Keempat, pentingnya peran kepala daerah dalam mendukung pengembangan angkutan umum.
Menurut Don Gaspar, kebijakan dan komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan infrastruktur transportasi.
Dengan memasukkan isu angkutan umum dan keselamatan lalu lintas dalam debat Pilkada 2024, diharapkan para calon kepala daerah dapat memberikan komitmen nyata terhadap pembangunan angkutan umum yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masyarakat di wilayah NTT.
"MTI wilayah NTT berharap agar permintaan ini dapat dipertimbangkan oleh KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan angkutan umum dapat menjadi fokus utama dalam debat Pilkada 2024," jelasnya.
Dengan begitu, paling tidak akan terjadi perubahan positif dalam pengembangan dan peningkatan layanan angkutan umum di wilayah NTT. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS