POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah mulai pulih pascapandemi Covid-19 diperkirakan kembali terbebani akibat adanya program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, hasil Pemilu 2024 masih dalam proses penghitungan, dan belum ada pasangan yang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenangnya.

Namun, dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan, pasangan capres nomor urut 2 mendapat suara yang lebih tinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya.

Hasil real count per 28 Februari 2024 pukul 12.25 WIB di website KPU juga sementara memperlihatkan paslon 02 meraih 58,84 persen suara dengan jumlah suara yang masuk 77,68 persen.

Peneliti Anggaran Publik Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Bernard menilai, kinerja APBN yang mulai pulih, justru akan terbebani oleh program makan siang gratis yang dipaksakan.

Jika dilihat dari kinerja APBN, defisit APBN 2023 mengalami koreksi dibandingkan 2022, yaitu 1,65 persen dari PDB atau senilai Rp 347,6 triliun.

Namun menurutnya, defisit anggaran tersebut tetap saja menunjukkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang berdampak pada sempitnya kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dalam mengembangkan program baru.

“Defisit APBN berkorelasi dengan rencana program pemerintah untuk menyelenggarakan makan siang gratis dengan anggaran mencapai Rp 450 triliun,” tutur Bernard dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2/2024).

Dengan anggaran makan siang gratis yang jumbo, Bernard khawatir program ini akan berdampak atau mengorbankan program lainnya.

Hal ini mengingat munculnya wacana akan menghapuskan subsidi energi seperti listrik dan BBM untuk menutupi anggaran makan siang gratis, sebab alokasi anggaran subsidi energi Rp 350 triliun.

“Sekalipun wacana kenaikan BBM dan tarif Listrik telah ditolak Menteri ESDM, tetap saja rakyat harap-harap cemas, karena narasi subsidi tidak tepat sasaran selalu menjadi dalih pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan Listrik yang berdampak pada kenaikan anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menilai program makan siang gratis serampangan dilekatkan dalam fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial.

Jika mengutip pernyataan Prabowo pada acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu, program makan siang gratis dilekatkan dengan fungsi Pendidikan dan perlindungan sosial.

Pernyataan pragmatis ini, lanjutnya berpotensi mereduksi program prioritas lainnya di dua fungsi tersebut. Anggaran fungsi Pendidikan senilai Rp 655 triliun. Sedangkan anggaran fungsi perlindungan sosial senilai Rp 496 triliun.

Bila kekhawatiran program makan siang gratis bakal memangkas anggaran di program lainnya, Bernard khawatir hal itu akan menimbulkan masalah baru.

Belum lagi, dia menilai teknis program ini juga belum jelas. Mulai dari, pendataan penerima manfaat, alur pasok bahan baku, dan implementasinya masih ke penerima manfaat.

“Alih-alih menciptakan kesejahteraan, program makan siang gratis berpotensi menambah persoalan, seperti memperlebar defisit anggaran, merusak program-program yang sudah stabil, menciptakan tumpukan sampah akibat makanan sisa, menganggu neraca perdanganan akibat bahan baku yang diimpor,” ungkapnya.

Dia menyarankan agar pemerintah berpikir lebih jernih dan kreatif, dalam melihat sumber pendapatan untuk membiayai program makan siang gratis tidak bisa merealokasi anggaran dari program lainnya.

“Kecuali memang, birokrasi di Indonesia benar-benar bekerja keras untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun itu sekali belum tentu efektif. Pondasi sumber anggaran program makan siang gratis masih compang-camping, tidak jauh berbeda dengan rencana implementasinya,” imbuhnya. (*)