Opini

Urgensi Adopsi Sistem Informasi Desa

Editor: Dion DB Putra
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi desa.

Keterjangkauan ini pun diharapkan dapat menjawab isu-isu SDGs di Indonesia mulai dari level pedesaan.

Berlawanan dengan harapan akan jangkauan SID, hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah (kabupaten) yang belum mampu membuktikan keberhasilan adopsi SID.

Menurut laporan Combined Resource Institution (CRI), salah satu lembaga pengembang SID, kebanyakan kabupaten hanya mampu menerjemahkan konsep SID sebagai media informasi dalam wujud website desa.

Belum banyak daerah yang mampu secara konsisten membuktikan keterjangkauan SID untuk mendukung tata kelola data pembangunan desa-daerah. Jika pun ada, fungsi olah data dalam SID lebih ditujukan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Penyelengaraan SID sebagai suatu sistem informasi yang dikelola pemerintah desa harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa, dan dipergunakan desa untuk perencanaan desa, melaksanakan akuntabilitas, transparansi, dan menyelenggarakan pelayanan publik.

SID yang dikelola desa harus dapat memenuhi kebutuhan supra desa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan serta perkembangan desa.

Kepentingan utama desa sendiri akan tata kelola dan informasi adalah untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa dan memudahkan warga dalam mengakses informasi.

Sejak UU Desa diamanatkan, transformasi digital melalui adopsi dan implementasi SID masih belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik oleh desa-desa di Indonesia.

Proses transformasi digital dalam sebuah pemerintahan atau adopsi e-government tidak hanya terkait teknologi semata, ini adalah sebuah tugas sulit yang perlu mempertimbangkan karakteristik negara itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, transformasi digital tidak terlepas dari kesenjangan digital yang terjadi khususnya antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur.

Kesenjangan digital yang terjadi di desa tidak saja terkait masalah infrastruktur, melainkan juga terkait masalah pendidikan, komunitas, struktur kelembagaan dan tata kelola, dan juga keterampilan menggunakan TIK turut memperkaya kesenjangan tersebut.

Selain itu, di negara agraris atau kepulauan seperti Indonesia, desa merupakan wilayah yang cukup strategis dalam pengembangan ekonomi.

Permasalahan akses sumber daya, infrastruktur penunjang yang belum memadai, dan degradasi lingkungan menjadi faktor-faktor penyebab ketertinggalan di desa.

Alasan lainnya adalah masyarakat pedesaan masih diliputi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Pada sisi lain, pengembangan kota cerdas yang gencar dilakukan sejak 10 tahun terakhir, telah berkontribusi bagi ketidakmerataan pembangunan antara kota dengan desa.

Halaman
1234

Berita Terkini