Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ferdinand Edo Putra Naga
POS-KUPANG.COM, SUMBA TIMUR- Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggelar lokakarya implementasi kurikulum merdeka.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari diselenggarakan di Hotel Elvin Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, 16-17 Juni 2023.
Penutupan kegiatan ini hadir juga Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh I Neneng Kadariyah, Direktur Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Guru dan Dasar.
Lu Pelindima selaku Asisten administrasi umum mewakili Bupati Sumba Timur Khristofel Praing, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bersama Balai Guru Penggerak, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi NTT, dan Program INOVASI, yang telah memfasilitasi pertemuan ini.
Baca juga: Pemkab Sumba Timur Siapkan Anggaran untuk Program Cadangan Pangan Pemerintah
"Sehingga menghasilkan rencana aksi strategis Impementasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan tantangan dan potensi masing- masing daerah," ujarnya.
Ia mengatakan kita telah menyelesaikan kegiatan lokakarya selama 2 hari ini, dan selama lokakarya kita melihat melihat banyaknya catatan, pendapat, masukan yang menandakan betapa semangatnya bapak ibu mengikuti kegiatan.
" Semangat dalam proses lokakarya refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka ini,akan terus semuanya memacu semangat bapak ibu dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas, dengan tujuan utama meningkatkan hasil belajar anak-anak bidang literasi, numerasi dan pendidikan karakter, khususnya di Pulau Sumba," jelasnya.
Baca juga: Optimis Kejar Target Bebas Malaria 2030, Dinkes Sumba Timur Gencar Lakukan Monev
Dia juga menambahkan beberapa hal yang menjadi indikator utama dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, mulai dari asesmen diagnostik, pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, skenario pembelajaran termasuk didalamnya penilaian pembelajaran, penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan pelaksanaan projek penguatan profil pelajar pancasila, serta dukungan perencanaan berbasis data, harus menjadi acuan utama dalam merumuskan rencana aksi yang akan dilakukan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten.
Dijelaskan, rencana aksi yang telah dirumuskan pada lokakarya ini tidak akan pernah terwujud, jika mainset kita hanya melaksanakan kegiatan rutinitas semata, oleh karena itu pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Keputusan Bupati harus menjadi langkah awal yang harus segera dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
Baca juga: Target PAD 2023 Rp 35 Miliar UPT Penda NTT Sumba Timur Terus Bergerilya
" Guna memastikan Implementasi Kurikulum Merdeka betul-betul mendarat dan dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas," imbuhnya.
Ia juga berharap rencana aksi yang sudah dirumuskan tersebut betul-betul menjadi acuan bagi perencanaan pendidikan tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, tentu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten demi mewujudkan mencerdaskan cita-cita bangsa bersama Indonesia yakni dengan menghasilkan generasi muda yang cerdas, berakhlak dan memiliki kecintaan terhadap tanah air Indonesia. (Cr21)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS