Baca tanpa iklan
"Menteri saja saya sikat apalagi Pak Kadis," tunjuk Anita ke arah Linus Lusi yang duduk di hadapannya.
Pada saat yang sama ia meminta komitmen dari Pemerintah Provinsi NTT untuk menjawab permasalahan yang dibawa para guru honorer sore itu.
Baca juga: Anggota DPR RI Anita Gah Soroti Minimnya Realiasasi Anggaran PPPK di NTT
"Saya minta ketegasan dari Pemprov NTT, kapan akan membuka formasi itu, sore ini, kalau tidak petisi ini jangan dilarang, lanjutkan," ujar Anita geram dengan beberapa kali mengetuk meja.
Anita juga meminta Pemerintah Provinsi NTT membuka kuota sebanyak-banyaknya karena anggaran akan bersumber dari pusat.
"Pak Kadis jangan takut, buka saja kuota sebanyak-banyaknya. Karena anggarannya pun langsung dari pusat," tandasnya.
"Jangan ancam guru honorer, Pak Kadis, Jangan anggap remeh! Ini bicara uang negara, bicara hal guru honorer, itu janjinya pemerintah dan harus ditepati," sambungnya.
Baca juga: Diumumkan 10 Maret 2023,Simak Cara Cek Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2022 Laman BKN dan Kemendikbud
Menurut Anita, pemerintah pusat sendiri telah menjanjikan program 1 juta guru honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kata dia, pemerintah daerah tinggal membuka formasi sementara berdasarkan aturan yang baru maka gaji dan tunjangan untuk para guru honorer ini nantinya ditanggung oleh APBN, bukan APBD lagi.
"DAU melekat tunjangan dan gaji, ya sudah, Pemerintah Provinsi NTT santai-santai saja. Kalau sampai tanggal 10 Maret tidak dibuka formasi maka KPK harus bertindak," tegas Anita.
Baca juga: Info Resmi KemenPAN-RB, Pengumuman PPPK Guru 2022 Paling Lambat 10 Maret 2023,Cara Cek di SSCASN BKN
Anita kepada media usia rapat juga mengatakan Pemprov NTT telah merugikan para guru honorer ini. Kuota guru yang dibuka pemerintah pusat selalu terisi dari provinsi lainnya.
"Kita berjuang anggaran di pusat untuk 1 juta guru honorer tapi diisi provinsi lain sementara kita tahu NTT butuh guru. Kemenpan RB di 2021 membuka hampir 8000 formasi untuk NTT dengan anggaran Rp 157 miliar," kata Anita.
Sementara baru 3000 guru honorer yang diangkat dan masih tersisa 1.300 guru honorer tingkat provinsi yang belum diangkat.
Untuk itu Anita mempertanyakan sisa anggaran dari Rp 157 miliar itu kepada Linus.
Jadi Ibu Sekda sudah jelaskan adanya kekurangan DAU. Sementara menurut Surat Edaran Menteri Keuangan harusnya guru honorer 2021 itu diangkat bulan Januari 2022," kata dia.
Baca juga: Kabar Gembira dari Kemendikbud, Tunjangan Guru Honorer, PNS dan PPPK akan Segera Cair, Cek Rekening!
Menurutnya, bila dana Rp 157 miliar itu kurang pun maka Pemerintah Provinsi NTT diminta untuk proaktif mengungkapkannya kepada pemerintah pusat.