Baca tanpa iklan
Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sertapelaksanaan program BLT Desa Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp583,5 triliun atau 69,5 % dari Perpres 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun. Anggaran defisit utamanya untuk membiayai kegiatan dalam rangka keberlanjutan Program PC-PEN.
Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun atau 73,0 % dari Perpres 98/2022 sebesar Rp943,7 triliun.
Realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,8 triliun Kinerja Pelaksanaan APBN di Regional NTT Realisasi pendapatan negara mencapai Rp3,58 triliun (138,6 % dari target penerimaan) atau tumbuh 13,0 % dibandingkan realisasi tahun 2021. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2,93 triliun (136,5 % dari target).
Peningkatan capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi serta semakin pulihnya aktivitas perekonomian, hasil implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 % yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022, serta reklasifikasi penerimaan perpajakan. Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi hingga akhir Desember 2022 adalah sebesar Rp13,51 miliar atau 601,1 % dari target pendapatan sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp636,87 miliar atau 146,8 % dari target PNBP.
Realisasi belanja negara mencapai 97,0 % dari alokasi pagu atau sebesar Rp33,7 triliun, dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp11,07 triliun (96,9 % dari dari pagu belanja).
Penggunaan belanja tersebut ditujukan untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Belanja PEN di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid19.
Sedangkan di belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah.
Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp22,63 triliun atau 97,0 % dari alokasi pagu Rp23,24 triliun. Capaian realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Bagi Hasil (DBH), DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal ke daerah.
Penyaluran KUR dan UMi di NTT Penyaluran KUR Tahun 2022 di provinsi NTT mencapai Rp4,062 triliun yang diperuntukkan bagi 102.990 debitur. Jumlah tersebut menduduki peringkat 22 dalam jumlah nominal penyaluran KUR secara nasional dan peringkat 15 untuk total jumlah debitur. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penyaluran KUR tahun 2022 meningkat sebesar Rp1,049 triliun atau naik 34,81 % .
Sektor perdagangan besar dan eceran memiliki distribusi penyaluran terbesar dengan total distribusi 55 % dari total penyaluran KUR atau mencapai Rp2,22 triliun. Berdasarkan skema penyaluran KUR, jumlah penyaluran terbesar berada di skema KUR MIKRO dengan total pinjaman sebesar Rp2,77 triliun, diikuti KUR supermikro Rp1,13 triliun dan KUR kecil sebesar Rp163 miliar. BRI menjadi penyalur terbesar di NTT dengan total pinjaman mencapai Rp3,38 triliun.
Selanjutnya untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi), pada tahun 2022, total penyaluran UMi mencapai Rp155,01 miliar bagi 38.937 debitur. Angka ini naik hampir dua kali lipat (94,84 % atau Rp75,45 miliar) dibandingkan tahun 2021.
Penyalur UMi terbesar di NTT masih didominasi oleh PNM Mekaar dengan nominal pinjaman sebesar Rp135,49 miliar bagi 34.046 debitur. Jumlah Penyaluran UMi di NTT terus meningkat sejak tahun 2017 s.d 2022.
KINERJA POSITIF APBN TA 2022 BAIK SECARA NASIONAL MAUPUN REGIONAL NTT, MENJADI MODAL POSITIF UNTUK MENGAWALI TAHUN 2023. Namun optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global di tahun 2023.
Narahubung Media:
Eko Hartono Hadi
Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan NTT.(*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS