Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Di tengah risiko volatilitas lingkungan global, perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat.
Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian serta terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian, melalui optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global.
Kinerja Pelaksanaan APBN Secara Nasional Pelaksanaan APBN tahun 2022 mencatatkan kinerja positif sejalan dengan perekonomian
domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi Covid-19.
Baca juga: KPU NTT Tata Daerah Pemilihan, DPRD Kabupaten Kupang Berkurang 5 Kursi, Lembata Tambah 1 Kursi
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun (115,9 persen dari Perpres 98/2022) atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.
Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun (114,0 persen dari Perpres
98 tahun 2022) atau tumbuh 31,4 % dari realisasi tahun 2021. Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp317,8 triliun (106,3 % dari Perpres 98/2022), atau meningkat 18,0 % dibandingkan realisasi tahun 2021.
Capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus
membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp588,3 triliun atau 122,2 % sesuai Perpres 98/2022.
Capaian tersebut meningkat 28,3 % dibandingkan realisasi tahun 2021, yang didukung oleh meningkatnya harga komoditas (minyak mentah dan minerba), serta membaiknya layanan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat
Realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau meningkat 10,9 % dari realisasi tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.
Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5 % dari Perpres 98/2022 Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,5 triliun (98,8 % dari Perpres 98/2022) atau meningkat 13,7 % dari realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut tediri dari realisasi belanja KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR JALAN FRANS SEDA WALI KOTA KUPANG, GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 1 KODE POS 85111 TELEPON (0380) 823501 FAKSIMILE (0380) 823509 SUREL: gknkupang@kemenkeu.go.id SIARAN PERS K/L sebesar Rp1.079,3 triliun (114,1 % dari Perpres 98/2022), yang dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
Baca juga: Gempa Maluku Dirasakan Hingga NTT, Ini Daftar Daerah yang Terdampak
Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid19.
Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan
meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.
Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun (88,2 % dari Perpres 98/2022) meningkat 47,6 % apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.
Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun (95,2 % dari Perpres 98/2022) dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun (109,7 % dari Perpres 98/2022). Angka ini meningkat 192,7 % dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat.
Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun (101,4 % dari Perpres 98/2022), meningkat 3,9 % dibandingkan realisasi tahun 2021.