Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum-HAM NTT memperketat upaya pengawasan terhadap orang asing yang masuk di wilayah NTT.
Salah satu upaya yang ditempuh yakni pembentukan tim pengawasan orang asing (Timpora) sampai di tingkat desa dan kelurahan.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum-HAM NTT, Marciana Dominika Jone pada rapat Timpora tingkat Provinsi NTT di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, Jumat 27 Mei 2022.
Rapat ini mengambil tema Bersinergi dan Berkolaborasi untuk Memulihkan Perekonomian Bangsa.
Menurut Marciana, rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing bukan saja di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, tetapi sampai di tingkat desa dan dan kelurahan.
Baca juga: Semangat WBK Selalu Terpatri di Lingkup Kanwil Kemenkumham NTT
"Upaya pengawasan orang asing ini melalui Timpora dan Timpora ini bukan saja hanya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota maupun kecamatan, melainkan kedepan akan Timpora harus ada di desa dan kelurahan," kata Marciana.
Saat itu Marciana menyampaikan terima kasih teman-teman Timpora yang sudah memenuhi undangan untuk membahas soal pengawasan orang asing di wilayah NTT.
Dijelaskan, sesuai pasal 1(1) uu 6 2011 tentang keimigrasian telah mengamanatkan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yabg masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Karena itu, lanjutnya, berbicara soal keimigrasian maka ada tiga hal yang harus menjadi konsen bersama yakni, lalu lintas orang masuk keluar wilayah Indonesia, pengawasannya dan penegakkan kedaulatan negara.
Dikatakan, selama kurang lebih dua tahun bangsa dan dunia mengalami krisis multi dimensi akibat Covid-19 di semua sektor, termasuk kebijakan keimigrasian.
Baca juga: Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Bilang Napi Narkotika Dibina dan Direhabilitasi
Kebijakan Keimigrasian saat ini bertahap disesuaikan dengan adaptasi tatanan kehidupan baru atau new normal .
"Pengaturan visa dan izin tinggal, ,lalu lintas orang masuk keluar wilayah Indonesia serta penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPU) tertentu yang berangsur mulai dibuka dan diberikan insentif kebijakan fasilitas tertentu seperti visa kunjungan saat kedatangan sebagai visa on Arrival maupun bebas visa kunjungan yang masih terbatas," jelas Marciana.
Lebih lanjut dikatakan, tentu dengan kebijakan tersebut, diharapkan sebagai push factor bertahap dalam berbagai sektor seperti, bisnis , investasi, perdagangan, perhotelan dan pariwisata, penerimaan negar bukan pajak dan pemulihan sektor ekonomi lainnya.
"Aktivitas imigrasi sudah dibuka Kembali. Karena itu, saya tegaskan agar pengawasan dilakukan terhadap semua penginapan, home stay dan juga hotel. Tidak semua orang asing itu nginap di hotel, mungkin mereka cari kos per hari atau di rumah warga. Apakah itu terpantau dengan baik," tandas Marciana.
Dia mencontohkan, ada warga Banglades yang tinggal di Soe, Kabupaten TTS bertahun- tahun dan tidak terpantau dengan baik. Karena itu, perlu pembentukan Timpora di desa dan kelurahan.
Dikatakan, dengan dibuka kembali kunjungan orang asing dengan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan, khusus wisata ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi bangsa.
Baca juga: BPPD NTT Koordinasi Bersama Kakanwil Hukum dan HAM NTT Terkait Visa Khusus Kunjungan Wisata
"Tentu kita bersyukur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terhitung 6 April 2022 memberikan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan atau bebas visa kunjungan khusus wisata di NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste," ujarnya.
Marciana mengatakan, secara makro, akan memberikan dukungan perekonomian dan perdagangan serta pariwisata di NTT maupun aktivitas ekonomi lainnya.
"Selain hubungan kekerabatan dan budaya yang berangsur normal kembali. Kita berharap PLBN Motamasin dan PLBN Wini juga dibuka dengan fasilitas yang sama di PLBN Motaain," ujar Marciana.(*)