Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dua Partai mendominasi kursi jabatan pada rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khusus pada pimpinan Komisi dan Badan.
PDI-P dan Golkar, meraup hampir semua pimpinan dalam rotasi separuh masa bakti DPRD ini.
Moncong putih alias PDI-P meraup 6 jabatan mulai dari jabatan ketua komisi dan badan, wakil ketua, wakil ketua I dan sekretaris. Sementara Partai Golkar memperoleh 5 jabatan.
NasDem mendapat 3 jabatan, partai PKB, Gerindra dan Demokrat masing-masing memperoleh 2 jabatan. Selain itu PAN dan Hanura hanya mendapat jatah masing-masing satu kursi pimpinan AKD.
Baca juga: Ketersediaan 12 Bahan Pangan Pokok di NTT Terpantau Aman
Sedangkan masih minus AKD untuk tiga badan yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehotmatan (BK).
Untuk komposisi pimpinan AKD, Komisi I Ketua Gabriel Beri Bina, Wakil Ketua, Yohanes de Rosari, Wakil Ketua I Ana Waha Kolin, Sekretaris Hironimus Banafanu.
Ketua Komisi II, Kasimirus Kolo, Wakil Ketua Gabriel Manek, Wakil Ketua I Patris Lali Wolo, sekretaris Rambu Praing.
Ketua Komisi III Jonas Salean, Wakil Ketua, Leonardus lelo, wakil Ketua I Viktor Wadu Watun dan Sekretaris Julius Uly.
Baca juga: BREAKING NEWS: 18 Warga NTT Tewas Laka Lantas di Papua, Mayoritas Pekerja Tambang
Komisi IV yang membidang Bidang Pembangunan di pimpin Angela Mercy Piwung, Wakil Ketua Pata Vinsensius, Adrian Manafe Wakil Ketua I dan sekretaris Bonifasius Jebarus.
Komisi V, Ketua Yunus Takandewa, Wakil Ketua, Muhammad Ansor, Wakil Ketua I, Kristian Samiyati Pati, Sekretaris Jan Piter Windi.
Sedangkan Bapemperda Ketua, Emanuel Kolfidus dan Wakil Ketua Johan J. Oematan sementara Sekretaris Ex Officio Sekwan.
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, menyebut rotasi dilingkup DPRD NTT adalah hal biasa dan sudah diatur dalam tata tertib DPRD NTT. Ada dua hal penting yang diatur dalam tata tertib kita terkait rotasi.
Baca juga: Semuanya Asal NTT, 18 Korban Tewas Laka Lantas di Pegunungan Arfak Papua Barat, Ini Identitasnya
Pasal 48-58 mengatur tentang rotasi anggota ke AKD yang diatur oleh masing masing fraksi. Dan Pasal 118 mengatur tentang rotasi fraksi gabungan periodisasinya 2,5 tahun.
Dikatakan semua fraksi mulai mengatur anggotanya guna penempatan pada AKD yang ada. Politisi Golkar itu mengaku, hal itu sifatnya tidak wajib dan tergantung pada evaluasi fraksi masing-masing.
Menurut amanat tata tertib, kata Inche, sepanjang fraksi gabungan masih memenuhi syarat sebagai fraksi maka tidak ada masalah. Terkait perubahan pada fraksi gabungan maka ada proses lain yang harus dilakukan juga yaitu perubahan terhadap tata tertib.
Sebab, komposisi fraksi berubah dan tentu nama fraksi juga berubah sebagaimana yang disebutkan dalam tata tertib DPRD NTT. Untuk perolehan jabatan atau kursi di AKD semuanya dilajukan berdasarkan kesepakat jadi fraksi mana yang perolehan komposisi terbanyak.
Baca juga: Pesan Paskah Ketua MUI NTT : Dalam Kemajemukan Bangsa, Kita Saling Menjaga dan Menghormati
"Atas nama pribadi dan juga pimpinan DPRD NTT, saya ucapkan selamat kepada bapak ibu yang terpilih sebagai pimpinan AKD baik di komisi maupun di badan-badan. Ini sebuah kepercayaan sekaligus amanat kepada bapak ibu dan semoga Tuhan mengaruniakan hilmat dan akal Budi untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggungjawab," sebutnya.
Ia meminta agar kepengurusan yang ada untuk tetap solit dan menjaga keseimbangan dalam komisi dan semakin produktif untuk melaksanakan dan mengoptimalkan 3 fungsi Lembaga yaitu, legislasi, Budgeting dan pengawasan.
"Terima kasih untuk proses yang terjaga dengan baik, musyawarah dan mufakat. Ini sebuah tradisi yg kami pelihara di rumah besar DPRD NTT," ungkapnya.
Mercy Piwung, setelah terpilih jadi Ketua Komisi IV DPRD NTT melalui dinamika pokitik yang panjang , menyampaikan komitmennya untuk mengawal seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan Provinsi NTT.
Baca juga: Renungan Harian Katolik Rabu 13 April 2022: Bukan Aku ya Rabi?
"Sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTT saya berkomitmen untuk mengawal seluruh proyek pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, dan irigasi demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Dukungan dari seluruh anggota komisi IV DPRD NTT untuk bekerjasama dalam mengawal seluruh program pembangunan agar dapat berjalan baik, selesai tepat waktu, dan tepat mutu. Baginya, pengawasan ini bukan hanya dibebankan pada dirinya, namun bisa menjadi tanggung jawab semua anggota komisi IV.
"Ini bukan menjadi tugas saya saja tetapi menjadi tugas semua anggota Komisi IV, sehingga saya meminta semua anggota untuk saling mendukung dalam mengawal program pemerintah di bidang infrastruktur," katanya.
Dia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan memperhatikan mutu pembangunan jalan-jalan provinsi di kabupaten agar mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di pelosok.
Baca juga: Sekolah Kedinasan Mana Yang Pendaftar Terbanyak Sekarang Ini? Kesempatan Daftar Hingga 30 April
Begitu juga dengan dan pinjaman daerah sebesar Rp1,003 Triliun yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi harus dikawal sehingga bisa selesai tepat waktu dan bermutu.
Komitmennya, ingin membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah agar seluruh persoalan yang dialami masyarakat dapat diselesaikan secara baik. Tujuannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemitraan tidak boleh cacat.
Mercy mengakui dirinya berbangga atas pencapaian ini. Dia menjadi anggota DPRD NTT yang menjabat sebagai Ketua Komisi. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota yang merekomendasikan dirinya menjadi ketua. (Fan)