Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM - Menteri Luhut Pandjaitan jadi sasaran empuk pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kritiyanto.
Hasto melontarkan pernyataan tajam pasca Menko Marves Luhut Pandjaitan menyebut mayoritas masyarakat setuju Pemilu 2024 ditunda.
Pernyataan Luhut Pandjaitan itu memang memantik keheboan di media sosial.
Pasalnya Luhut menyebutkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia setuju bila Pemilu 2024 ditunda atau diundurkan.
Hasto menyatakan ia mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Jokowi agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
Ia juga menyinggung soal klaim big data yang dilontarkan Luhut Pandjaitan tersebut.
Menurut Hasto, big data yang dimiliki Menko Marves seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.
Misalnya persoalan kerakyatan terkait minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Baca juga: Cak Imim Gelar Pertemuan dengan Komisioner KPU dan Bawaslu RI, Diduga Terkait Penundaan Pemilu 2024
"Mestinya itu yang dibuat, itu yang dilakukan Menko Marves. Bukan melontarkan pernyataan diluar tupoksi," kritik Hasto.
Untuk diketahui, Menko Marinves Luhut Pandjaitan mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi. Beliau berbicara dalam kapasitas apa? Kalau berbicara politik, hukum dan keamanan, itu ranah menkopolhukam."
"Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin 14 Maret 2022.
“Jadi, beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar pernyataan itu tidak membelah."
"Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya sesuai mandat yang diberikan."
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tambah Hasto.