Baca tanpa iklan
Sementara itu terkait vaksinasi, pemerintah terus melakukan upaya percepatan melalaui perluasan pelayanan vaksinasi dan percepatan pelaporan penggunaan vaksin ke pemerintah pusat untuk percepatan pengiriman vaksin dari pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi NTT, kata Wagub Josef Nae Soi juga telah membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menargetkan pencapaian herd immunity di Provinsi NTT pada Desember 2021.
Baca juga: Ratusan KPM Penerima JPS di Matim Belum Terima Bantuan JPS Dari Pemprov NTT, Yohanes Rumat Geram
Ketua Komisi Kesejahteraan DPRD NTT, Yunus Huhu Takandewa menegaskan bahwa keputusan PPKM pemerintah harus dijalankan secara tegas meski banyak kendala di lapangan.
Yunus menyebut, pelaksanaan PPKM harus disosialisasikan secara massif kepada seluruh masyarakat agar penerapan dapat dilaksanakan dengan baik.
"PPKM itu menjadi keputusan pemerintah yang harus kita jalankan, tentunya meski ada banyak kendala. Pada prinsipnya kita menghimbau agar protokol kesehatan maupun aturan PPKM level 4 harus disosialisasikan ke bawah secara baik sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik," ujar dia.
Pada prinsipnya, kata Yunus, penerapan PPKM Level 4 merupakan bagian agar NTT diselamatkan dari paparan Covid-19 sehingga tidak ada lagi kabupaten kota yang tingkat positif rate tertinggi.
Politisi PDIP itu menegaskan, sosialisasi dan penerapan PPKM merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dan harus menjadi sebuah gerakan bersama komunitas masyarakat dan pemerintah.
Baca juga: Pemprov NTT Rekrut 8.570 ASN Hari Ini Pendaftaran CPNS-PPPK
"Kita semua, bukan lagi tugas pemerintah secara utuh, tapi sudah bagian dari gerakan komunitas mulai tingkat keluarga hingga pemuka agama," kata dia.
Ia berharap, agar selama penerapan PPKM, seluruh masyarakat dapat menaati seluruh aturan dan ketentuan sehingga dapat mencapai tujuan memutuskan mata rantau penyebaran Civid-19. (*)