Baca tanpa iklan
Tolong Pak Jokowi,Kondisi Sudah Darurat,Pinta Pimpinan Komisi IX DPR Terkait Lonjakan Kasus Covid-19
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Lonjakan kasus harian Covid-19 di tanah air mengundang kekuatiran Pimpinan Komisi IX DPR RI.
Lonjakan kasus positif covid-19 dari hari ke hari terus mencetak rekor baru.
Tentu hal itu sangat membahayakan dan berdampak pada semua sektor.
Bahkan Pimpinan Komisi IX menyebut kondisi pandemi Covid-19 saat ini sudah dalam kondisi darurat.
Baca juga: Israel Babak Belur pede Bebas Covid-19,Kini 50 Persen Wargnya Sudah Divaksin Tertular Virus Corona
Karena itu Pimpinan Komisi IX DPR RI meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk berupaya lebih keras menekan perkembangan virus mematikan tersebut agar Indonesia tak seperti India.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, dimana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan.
Menurutnya, upaya pemerintah untuk mencegah agar Indonesia tidak lumpuh seperti India, lewat PPKM Mikro yang diperketat, perlu diapresiasi.
"Namun, melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM Mikro menurut saya tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%)," ujar Charles, kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).
Baca juga: Gawat, Virus Corona Varian Delta Bisa Menular Hanya dengan Berpapasan? Begini Penjelasan Pakar
Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Charles menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa.
Politikus muda PDI Perjuangan itu mengatakan hal itu akan berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu.
"Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," kata dia.
Belum lagi, kata Charles, tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.
"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Charles meminta Presiden Jokowi untuk menyoroti faskes di hilir yang tidak akan kuat meredam ‘banjir bandang’, kalau angka penularan dari hulu sangat deras.
Baca juga: Ditemukan 145 Kasus Varian Baru Virus Corona di 12 Provinsi, 3 Varian di Jakarta Alfa Beta Delta