Baca tanpa iklan
Tatap Muka Dengan Warga Bonleu, DPRD dan Wakil Bupati TTS Kompak Dukung Masyarakat Bonleu
POS-KUPANG.COM | SOE -- Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay dengan tegas mengatakan siap masuk penjara demi masyarakat Bonleu.
Dirinya sangat marah dengan sikap Direktur PDAM Soe, Lily Hayer yang melaporkan masyarakat Bonleu ke Polres TTS buntut dari penutupan sumber mata air Bonleu.
Menurutnya, apa yang dilakukan masyarakat Bonleu hanyalah merupakan sebuah ekspresi dari kekecewaan terhadap pemerintah. Ekspresi tersebut menjadi jembatan sekaligus kejutan buat pemerintah agar segera turun ke Desa Bonleu.
Baca juga: DPRD TTS Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Masalah Bonleu
Masyarakat hanya membuka pipa pembuangan dengan menggunakan kunci sehingga tidak ada fasilitas yang dirusak. Oleh sebab itu, dirinya bersama dengan DPRD akan mencoba membangun komunikasi dengan pihak Polres TTS.
" Masyarakat tidak perlu takut soal Laporan polisi itu. Saya dengan DPRD ada bersama-sama dengan masyarakat. Jika ada panggilan, nanti kasih tahu saya biar kita sama-sama ke Polres. Saya siap di penjara demi masyarakat. Masalah ini seharusnya diselesaikan dengan dialog bukannya dengan dibawa ke ranah hukum," ungkap Wabup Army dengan nada tegas yang disambut dengan tepuk tangan warga Bonleu yang menghadiri pertemuan tatap muka Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay bersama Komisi II DPRD TTS dan Anggota lintas komisi dengan masyarakat Bonleu, Kamis 3 Juni 2021.
Senada dengan Wabup Army, Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Lorens Jehau juga meminta masyarakat untuk tidak memikirkan laporan polisi tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan masyarakat bukanlah pengrusakan.
Baca juga: Dikonfirmasi Soal Bonleu, Bupati Egusem Piter Tahun Lempar ke Asisten II dan Direktur PDAM Soe
Hal itu hanyalah sebuah ekspresi untuk mengingatkan pemerintah akan janji yang telah disampaikan tahun 1996.
Dirinya menegaskan, DPRD TTS akan memperjuangan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di Desa tersebut.
"Bapa, mama tidak usa terlalu pikir itu laporan polisi. Kalau masalah di sini selesai, pasti yang dipolisi juga habis," ujar Lorens.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD TTS, Imanuel Olin mengataka selama ini DPRD TTS telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan di Desa Bonleu namun tak kunjung direalisakan dengan berbagai alasan, mulai dari gagal tender, tidak ada yang berminat, rasionalisasi hingga Refocusing.
Dirinya menegaskan DPRD TTS berada di pihak masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Desa Bonleu. Dirinya juga mengatakan, dukungan terhadap masyarakat Desa Bonleu dalam menghadapi proses hukum di Polres TTS.
Baca juga: Araksi dan Pospera TTS Beri Apresiasi Tinggi Untuk Wabup Army Dalam Sikapi Persoalan Bonleu
"Kami juga bingung, jalan Bonleu ini kita alokasikan ulang-ulang tapi gagal terwujud. Kami DPRD TTS ada di pihak masyarakat Bonleu jadi tidak perlu takut," tegas Olin.
Masyarakat Desa Bonleu sendiri mengaku, marah dengan sikap Direktur PDAM Soe, Lily Hayer yang telah membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Masyarakat Bonleu juga siap membawa masalah ingkar janji pembagian 10 persen dari keuntungan pengelolaan air Bonleu dan 25 persen sesuai Perda imbal balas jasa lingkungan atas pengelolaan air Bonleu oleh PDAM Soe sejak tahun 1996 silam.
"Kami memang sekolah sedikit saja, tapi kalau PDAM Soe lapor kami ke polisi, kami juga mau lapor balik terkait ingkar janji mereka. Kami akan tagih mana 10 persen yang dijanjikan saat awal bangun jaringan pipa dan mana yang 25 persen sesuai Perda yang sudah ditetapkan Pemerintah itu," ujar Joni Babu mewakili tokoh adat setempat.