Baca tanpa iklan
Implementasi Program PRESISI di Polda NTT
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto SIK melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pos Kupang, Rabu (3/3) siang.
Kombes Pol Rishian Krisna SIK bersama rombongan diterima oleh Pemred Pos Kupang Hasyim Ashari, Koordinator Liputan Ferry Jahang, Manager Produksi Alfons Nedabang serta Manajer Bisnis Abd. Rachman.
Dalam kesempatan silaturahmi itu, Kombes Pol Rishian Krisna juga didapuk menyampaikan pandangan dan himbauan dalam acara Ngobrol Asyik Pos Kupang yang dipandu host Ferry Jahang.
Ngobrol Asyik yang berlangsung sekitar 30 menit mengupas pengalaman sejak menjadi Kaplres TTU yang merupakan wilayah perbatasan negara hingga peran kehumasan dalam mendukung Program Kapolri Jenderal Listya Sigit Prabowo yakni Presisi.
Berikut petikan wawancara yang dirangkum POS-KUPANG.COM.
Sejumlah terobosan dan hal hal yang dilakukan Polda NTT.
Sebelum menjabat Kabid Humas Polda NTT dan Wadir Sabhara Polda NTT, anda menjabat Kapolres TTU. Banyak hal yang telah dilakukan selama menjabat Kapolres di wilayah yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse Republik Demokrat Timor Leste itu. Seperti apa bertugas di sana? Suka duka apa yang dialami?
Selama 3,5 tahun di Polres TTU itu lebih banyak sukanya, karena pada saat kita Sertijab sebagai Kapolres , ada sebuah semangat dalam diri bahwa banyak perubahan yang harus dilakukan. Itu sebuah tantangan dimana di wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste juga aspek geografis yang menantang serta kebiasaan masyarakat.
Ini yang menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan pendekatan dengan seluruh stakeholder dan seluylapisan masyarakat sehingga keberadaan polisi akan nampak lebih melindungi mengayomi dan melayani masyarakat.
Tentunya ini akan berkontribusi terhadap terwujudnya situasi Kamtibmas yang selalu terpelihara.
Di sana memang wilayahnya cukup luas, namun sebagian besat bisa dilalui dengan jalur datar sehingga seluruh wilayah sudah saya jangkau dan menarik karena kita bisa menggunakan sepeda motor.
Kita bisa berhenti dimana saja dan ngobrol dengan masyarakat dimana saja, bagi saya ini merupakan suatu hal yang menyenangkan.
Tingkat kriminalitas di perbatasan sangat ber potensi besar, tidak hanya konvensional tetapi juga transnasional. Menjadi tantangan buat kita sehingga saat itu kita betul betul memberi komitmen kepada anggota, bagaimana pertama tama harus memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat TTU. Tidak berpotensi menjadi pelaku dan tidak berpotensi menjadi korban.
Kita mencoba untuk membangun zona integritas, sat uni masih dikembangkan,tidak hanya pelayanan terhadap publik tapi juga membuat inovasi yang bisa membuat masyarakat lebih mudah menerima pelayanan Kepolisian , kita juga berupaya supaya tingkat kriminalitas menurut dan kita tekan bersama masyarakat.
Dengan bertugas di daerah perbatasan makan ada peluang pelanggaran hukum oleh orang atau oknum di luar wilayah. Bagaimana anda membangun hubungan dengan mitra kepolisian di Oecusse Republik Demokrat Timor Leste?
Secara Police to Police kita membangunan hubungan yang intens dengan kepolisian di Oecusse, tidak hanya dalam kegiatan resmi atau formal tapi juga informal kita lakukan. Misalnya saja saat Kapolres akan ke Dili maka mereka akan mampir ke Wini atau Napan, dan kita makan bersama, ngobrol dan berdiskusi soal Kamtibmas sehingga terjalin hubungan yang baik.
Ini salah satu upaya kita mencegah terjadinya tindak pidana di perbatasan.
Begitu panjang dan banyak pintu terbuka baik masuk maupun keluar Indonesia ke Timor Leste, .ini yang kadang tidak terjangkau oleh pihak keamanan sehingga kita harus optimalkan juga peran dari masyarakat.
Tanpa bantuan dari masyarakat dan komunikasi yang baik dengan kepolisian Timor Leste maka dengan luasnya hamparab daratan yang disa dimasuki oleh para pelaku ilegal akan sulit terpantau.
Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik yang kita bangun dengan TNI dan masyarakat di perbatasan, seringkali kita melakukan penangkapan dan pencegahan secara bersama. Misalnya, beberapa kali pengiriman barang ilegal dapat kita antisipasi bersama.
Selama tiga tahun bertugas di TTU, kasus apa yang paling menonjol?
Awalnya saat saya datang, kasus yang paling tinggi kita tangani adalah penganiayaan dan pencurian kendaraan bermotor. Ini yang menjadi trend.
Kita kemudian memperkuat sistem patroli dan kegiatan bhabinkamtibmas kita lakukan secara masif. Dengan adanya satu Babinkamtibmas di satu desa maka sedikit demi sedikit kasus-kasus itu kita tekan.
Kebanyakan memang kejadian penganiayaan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam perkembangan dapat kita tangani. Sebagian besar pelaku, saat kita periksa memang terpapar minuman keras.
Kita bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat terus mengingatkan agar konsumsi minuman keras disesuaikan dengan kondisi dan tidak berlebihan. Alhamdulillah tindak pidana lain rata rata sudah bisa kita kendalikan.
Setelah menjabat Kabid Humas Polda NTT, TTU menjadi perhatian Mabes Polri terkait penanganan kasus pelanggaran UU ITE. Kabareskrim Polri memberi apresiasi tinggi. Seperti apa sebenarnya kasus itu dan bagaimana itu bisa diselesaikan dengan waktu secepat itu?
Kronologis kasus tersebut sudah kita baca. Pada intinya, kita harus mengacu apa tujuan penegakan hukum. Itu disampaikan Bapak Kapolda NTT bahwa penyelesaian kasus tersebut (ITE) sangat mungkin diupayakan secara restoratif justice.
Kita melihat bahwa tujuan penegakan hukum, disamping kepastian hukum dan keadilan hukum tetapi juga kemanfaatan hukum. Berdasarkan itu kemudian melihat perkara ini karena pelaku masih di bawah umur dan sekolah maka ada baiknya segera diselesaikan secara musyawarah.
Kemudian Kapolda memerintahkan Kapolres melaksanakan mediasi. Dengan itikat baik semua pihak akhirnya kasus itu dapat diselesaikan secara damai.
Ini yang dikatakan bahwa tujuan hukum tidak harus memberi hukuman penjara terapi juga keadilan hukum bagaimana, kemanfaatan huku bagaimana. Dengan adanya penyelesaian restotratif justice maka anak itu memperoleh keadilan dan pemanfaatan hukum.
Bercermin dengan kasus yang ada di TTU, apakah nanti kasus yang sama atau sejenis akan diselesaikan dengan pola seperti ini?
Tentunya akan selalu diterapkan mekanisme seperti itu. Terkait UU ITE nantinya akan diupayakan untuk mediasi oleh aparat kepolisian. Tetapi apabila para pihak tidak menerima ya maka akan dilanjutkan dengan upaya hukum sesuai aturan.
Kapolri juga sudah menekankan bahwa terkait dengan dugaan tindak pidana ITE, maka kita lebih perlu untuk melakukan upaya pencegahan. Bapak Kapolda memerintahkan kepada kami untuk membuat sebuah Virtual Police.
Ini sebuah mekanismenya, sebuah konsep dimana polisi akan hadir di dunia maya. Bukan untuk mengawasi dan memonitor, bukan. Tetapi kita ingin mengarahkan, memberi sebuah edukasi dan pencegahan.
Supaya kemudian jangan sampai kita dengan mudahnya memposting sebuah narasi atau foto yang berimplikasi pelanggan hukum. Ini tentunya kita akan memberikan himbauan kepada orang yang mengirimkan konten atau narasi yang mengarah kepada kemungkinan terjadinya UU ITE sehingga tidak dikanjutka ke proses hukum.
Proses ini akan bersinergi dengan para ahli sehingga tidak subjektif. Ini salah satu upaya kita jangan sampai Medsos ini menjadi media untuk masyarakat berhadapan dengan hukum.
Selama ini ada jajaran kepolisian yang melakukan patrycyber. Bagaimana korelasinya?
Ini hal yang berbeda. Kalau virtual Police lebih pada pendekatan preemtif dan preventif serta edukasi sedangkan dalam penegakan hukum, setelah prefentif dan mediasi tidak bisa dilakukan maka penegakan hukum harus dilakukan. Inilah fungsi patroli cyber. Dia berfungsi melakukan Penegakan hukum.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencanangkan program presisi. Seperti apa penerapan di tingkat Polda NTT?
Program bapak Kapolri, Presisi berarti prediktif, responsif dan transparansi berkeadilan. Dari program ini diharapkan dari kepolisian lebih mengedepankan atau memperkuat prediksi. Memprediksi setiap kegiatan jangan sampai berkembang lebih besar dan yang belum terjadi jangan sampai terjadi.
Responsibukitas, implementasinya adalah bagaimana kecepatan kita untuk hadir dan berada di tengah masyarakat yang membutuhkan. Bagaiama saat masyarakat membutuhkan bantuan, pelayanan bagaimana kita membantu dan melayani dengan ceoat. Ini kita lakukan tidak hanya konfensional tetapi dengan IT.
Transparansi berkeadilan, implementasi kita bisa memberikan kepada masyarakat Bagaiama informasi dan pelaksanaan pendidikan yang memenuhi aspek keadilan. Program ini ditindaklanjuti sampai di tingkat Polda, Polres dan Polsek.
Apakah untuk mendeteksi dini berarti memperkuat jajaran intelijen atau seperti apa?
Sebenarnya fungsi intelenjen ini dilakukan (diemban) oleh seluruh fungsi mulai dari Lalu Lintas, Sabhara, Binmas dan lainnya. Yang jelas kita harus mampu mencegah, jangan sampai suatu hal bisa terjadi atau jangan sampai hal yang sudah terjadi menjadi lebih besar.
Jika elaborasi lebih jauh, melihat jumlah personil dengan jumlah penduduk lalu dikaitkan dengan upaya melakukan deteksi dini apakan jumlah itu dapat memenuhi?
Kalau dilihat dari jumlah maka sebenarnya masih sangat jauh. Keterpenuhan personil kita masih kurang. Karena itu, yang kita kembangkan adalah bagaimana membangun komunikasi aktif dengan masyarakat dan sinergisitas dengan instansi terkait menjadi hal yang penting untuk tugas kita di lapangan.
Saat awal menjabat, Kapolri dihadapkan pada kasus bandung sehingga menginstruksikan jajaran untuk melakukan tes urin. Bagaimana implementasi di Polda NTT?
Begitu ada kejadian dan dikeluarkan instruksi dari Mabes maka Kapolda langsung memerintahkan kita untuk melaksanakan cek urin bagi seluruh anggota dan sudah silaksanakan.
Kapolda juga sudah mengeluarkan surat telegram terkait dengan anggota untuk tidak mendatangi tempat hiburan termasuk didamnya mengkonsumsi miras.Ini sudah ditekankan Kapolda.
Sampai pemeriksaan urun terakhit yang kita lakukan secara serentak, Polda sampai ke Polres jajaran tidak anak yang positif.
Bagaimana dengan tes psikologi bagi anggota yang memenag senjata?
Tentunya itu sebuah proses dan SOP yang harus dijalankan. Semua anggota di Polda NTT yang memegang senjata telah melalui seleksi yang ketat. Periksakan kesehatan, psikologi, tes kemampuan menembak, semuanya dilakukan secara ketat sampai seseorang dinyatakan siap atau berhak memengang senjata untuk mendukung operasional anggota.
Soal kesejahteraan teman teman di Kepolisian. Satu hal yang baru dilakukan adalah penandatanganan kerjasama perumahan untuk anggota. Sebagai media kami merasa senang karena anggota diperhatikan dari sisi perumahan. Target berapa banyak anggota yang harus mendapat rumah dari kerjasama itu?
Sebagai tindak lanjut Program Prioritas Kapolri, salah satunya meningkatkan kesejahteraan anggota yang salah satunya diimementasikan atau ditindaklanjuti oleh Kapolda dengan mengupayakan rumah bagi anggota baik di Polda maupun polres.
Memang kebutuhan tempat tinggal bagi anggota selama ini belum mencukupi. Banyak anggota yang masih kos atau kontrak. Ini yang menjadi atensi bapak Kapolda. Kemudian dengan menggandeng Asabri, REI dan beberapa Bank membuat MPU ubtuk menyiakapkan perumahan bagi abgota. Diharapkan 50 persen dari Anggita sudah bisa memiliki rumah.
Kalau dipetakan,kira kita masih berapa banyak yang tinggal di asrama?
Masih cukup banyak. Ini berkisar antara 30 -40 persen yang masih tinggal di Asrama dan kos karena belum tersedia perumahan dinas.
Dari kesepakatan itu, kita kira kapan mulai?
Sejak ditandatanganinya, maka sejak itu kita sudah bekerja sama antara polri dan beberapa pihak. Ini tergantung pembahasan lebih lanjut. Antusiasme anghota cukup tinggi.
Hari ini adalah awal Pelaksanaan vaksinasi kepada pelayan pubkik termasuk anggota kepolisian. Sejauh ini berapa banyak anggota kepolisian yang akan divaksin?
Dari data Biddokes yang kita terima, sekitar 175 personil yang sudah divaksin termasuk tenaga medis. Yang pastinya Anggita lain meunggu. Jika vaksin tiba maka akan dilakukan.
Untuk pelaksanaan vaksin asi dilaksanakan RSB. Polda rencakan membentuk Batalion Vaksinator. Ini akan direkrut Anggita kesehatan jajaran yang kemudian akan dilatih sehingga mempercepat proses vaksinasi.
Bapak Kapolda juga sudah membentuk tim Babinkamtibmas untuk melakukan tracing dan edukasi kepada masyarakat tekait Civud dan pelaksanaan Vaksin. Batalion itu akan diambil dari satuan untuk diperbantukan di bataliaon selama dibutuhkan.
Bagaimana harapan kepolisian untuk masyarakat NTT baik dalam mendukung kerja kepolisian maupun dalam melakukan aktivitas di media sosial ?
Dalam rangka mendukung transformasi Polri yang Presisi, tentunya peran aktif dari masyarakat sangat penting kita butuhkan. Sehingga apabila ada hal hal yang masyarakat ketahui, masyarakat lihat secara dekat maka bisa memberi masukan, saran dan laporan juga terhadap hasil kegiatan polisi di lapangan.
Ini bertujuan agar masyarakat bisa menempatkan diri dalam menjaga lingkungan. Peran aktif ini akan membantu peran Polri agar lebih optimal.
Mengenai sosial media, ada hal hal yang perlu dipertimbangkan, saring sebelum sharing. Perlu pikirkan apa damoaknya. Apakah informasi benar atau tidak, apakah bermanfaat atau tidak. Kalau tidak benar tidak perlu kita share. Kalau benar apakah bermanfaat atau tidak.
Kami berharap keberadaan Polri dalam rangka memberi perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga kerjasama yang baik perlu di bangun antara masyarakat dengan kepolisian.
• Kejari Lembata Periksa Investor Lokal Dalam Kasus Dugaan Mafia Tanah Desa Merdeka
• Sampaikan Pidato Perdana, Bupati Ngada Sebut Refocusing Anggaran Capai Rp. 50 Miliar Lebih
• Tragis, Nyawa Simon Seu Direnggut Reruntuhan Tembok Rumah Tua
Kami sebagai Fungsi bidang kehumasan memanbaggun komunikasi dengan masyarakat kami akan membangun kerjasama dengan media. Dengan kerja sama yang baik maka situasi kambtimban dapat terjaga dengan baik. (
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)