Onny Widjanarko: Utang Indonesia Tembus Rp 5.868 Triliun, Untuk Biayai Sektor Publik dan Swasta

Onny Widjanarko: Utang Indonesia Tembus Rp 5.868 Triliun, Untuk Biayai Sektor Publik dan Swasta

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Hingga akhir Mei 2020 lalu, Bank Indonesia atau BI mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868,15 triliun (kurs Rp 14.500).

Utang tersebut dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy).

"Peningkatan utang dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah," kata Onny dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).

• Nanti, Setelah Keluar Dari Penjara, Angelina Sondakh, Istri Mendiang Adjie Masaid, Ingin Jadi Petani

• KABAR GEMBIRA! Ombudsman Buka Pendaftaran Anggota Masa Tugas 2021-2026, Mulai 27 Juli Anda Tertarik?

• Sosiolog UGM, Sunyoto Usman Soal Buronan Djoko Tjandra: Ini Konspirasi Pengusaha dan Penegak Hukum

Onny menuturkan, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) karena meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik.

Selain itu, kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi RI terjaga.

"Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan," ucap Onny.

Onny menyebut, pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah).

Sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen.

• FAKTA! Penduduk Desa di Bolivia, Hancurkan Menara Telkom Karena Takut Tertular Virus Corona

• 5 Negara Ini Tak Punya Laut Tapi Miliki Angkatan Laut: Laos, Bolivia, Azerbaijan Paraguay Dan Uganda

• Sebelum Tipu Ashanty, Sultan Jember Pernah Menipu PMI Jember, Sempat Tanda Tangan MoU Rp 16 Miliar

Serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).

Sama dengan ULN pemerintah, ULN swasta juga meningkat.

Peningkatan ULN didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.