Baca tanpa iklan
Anggaran pilkada sendiri ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah daerah melalui kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Oleh karenanya, anggaran tiap daerah berbeda besarannya, tergantung dari kesepakatan dan kemampuan APBD masing-masing pemda.
Dalam mempertimbangkan usulan penambahan anggaran melalui APBN, pemerintah bakal lebih dulu mencermati kemampuan APBD di tiap-tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada.
• Dihamili Anak Tiri,Selebgram Pamer Aib di Media Sosial,Nekad Bercinta di Rumah Sampai Dipergok Suami
• Presiden Jokowi Ingatkan Pemda, Hati-Hati Memutuskan Pemberlakukan New Normal Di Daerah
• Enam Puluh Anggota Polisi di Polres Manggarai Rapid Test Kedua, Hasilnya Non Reaktif
Namun demikian, menurut Ardian, pasca pandemi Covid-19, telah terjadi penurunan APBD di 270 daerah penyelenggara pilkada sekitar Rp 60,6 triliun.
Pendapatan asli daerah (PAD) pelaksana pilkada pun berkurang sekitar Rp 19,79 triliun. Selain itu, dana transfer terjun sekitar Rp 7,56 triliun.
"Kondisi penurunan ini tentunya perlu kita sikapi, bagaimana dengan komposisi kondisi yang ada saat ini, lalu tantangan ke depan menghadapi pilkada daerah bisa melakukan penyesuaian," kata Ardian.
Untuk diketahui, KPU mengusulkan agar anggaran pilkada 2020 ditambah Rp 2,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun.
Penambahan anggaran diusulkan karena pilkada bakal digelar di tengah wabah Covid-19.
Sebelum pandemi Covid-19, anggaran pilkada sebenarnya telah disepakati di angka Rp 9,9 triliun atau Rp 9.936.093.923.393.
Adapun pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.
270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.
Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
KPU akan memulai tahapan pra pemungutan suara pada pertengahan Juni mendatang. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Pilkada Membengkak, Kemendagri: Pemda Bisa Hibahkan Tak Sebatas Uang", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/06275291/anggara n-pilkada-membengkak-kemendagri-pemda-bisa-hibahkan-tak-s ebatas-uang?page=all#page2
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilkada 2020 Tak Ditunda, Mahfud Tegaskan demi Lahirkan Kepala Daerah Definitif", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/11/08050031/pilkada -2020-tak-ditunda-mahfud-tegaskan-demi-lahirkan-kepala-daera h?page=all