Baca tanpa iklan
Dalam video yang beredar di dunia maya itu, Gubernur Viktor Laiskodat sempat marah atas aksi warga yang melakukan tindakan tak sepantasnya itu. "Nanti saya marah," ucap Gubernur Viktor Laiskodat dengan nada tegas.
Akhirnya, Gubernur Viktor Laiskodat menaiki pagar dan berusaha masuk ke dalam area yang dipagari. Namun tiba-tiba seorang ibu mencegah Gubernur Viktor Laiskodat dengan cara memeluk kaki Gubernur.
Namun sesaat kemudian, Gubernur mengusap kepala ibu tersebut dan sejurus kemudian, gubernur pun memasuki area yang dipagari.
Setelah berada di dalam pagar, Gubernur Viktor Laiskodat langsung menuju salah satu bangunan yang ada di tempat itu.
Aparat TNI-Polri serta rombongan pun berusaha mengamankan situasi, sehigga Gubernur Viktor Laiskodat bisa berdialog dengan masyarakat.
Bupati TTS, Egusem Piether Tahun, membenarkan adanya insiden tersebut, ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Selasa, 12 Mei 2020.
"Iya, ada ibu-ibu di Besipae yang membuka pakaiannya di hadapan Pak Gubernur sebagai bentuk protes. Tapi sudah ada komunikasi yang baik, dan Pak Gubernur berjanji pada Juni nanti akan datang kembali untuk menyelesaikan persoalan tersebut," ujar Bupati TTS ketika dihubungi melalui sambungan telepon.
Setelah Gubernur Viktor Laiskodat meninggalkan Besipae, lanjut Bupati Tahun, dirinya menyempatkan diri berkomunikasi dengan warga Besipae untuk menenangkan hati masyarakat.
Ia juga sempat memberikan bantuan biskuit untuk ibu hamil dan anak-anak di Besipae.
"Tadi komunikasi sudah jalan bagus, jadi saya kira masalah ini secepatnya akan selesai," ujar Bupati Tahun.
Sementara itu, Emanuel Tampani, warga Besipae yang dihubungi melalui sambungan telepon, juga membenarkan adanya aksi bugil oleh ibu-ibu warga Besipae itu.
Aksi tersebut nekat dilakukan ibu-ibu ketika Gubernur Viktor Laiskodat dan Bupati Tahun datang ke Resor Peternakan Besipae.
Apa yang dilakukan ibu-ibu, lanjut Tampani, sebagai bentuk protes masyarakat. Pasalnya, Pemprov NTT mengklaim kebun dan tanah di Besipae sebagai lahan milik Pemprov.
Oleh sebab itu, katanya, warga menuntut agar sertifikat hak pakai pemprov dicabut. Dengan begitu, Pemprov NTT dan warga Besipae bicara untuk pemetaan ulang tanah Besipae.
"Tuntutan kami tidak berubah, yakni hak pakai tanah Besipae dicabut lalu pemerintah duduk bersama masyarakat untuk petakan kembali mana tanah Pemprov yang akan disertifikatkan untuk hak pakai, Dengan begitu, kebun dan rumah warga, tidak masuk dalam tanah hak pakai Pemprov NTT,” ujar Tampani.