Erick Tohir Lelang 6 Jabatan di BUMN

Erick Thohir Lelang 6 Jabatan di BUMN, Lihat Syarat, Formasi & Tata Cara Daftarnya, Berminat?

Tayang: Jumat, 27 Desember 2019 23:19 WITA

Editor: Adiana Ahmad

Erick Thohir Lelang 6 Jabatan di BUMN, Lihat Syarat, Formasi & Tata Cara Daftarnya, Berminat?

KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari

Menteri BUMN Erick Thohir usai laporan kepada Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Erick Thohir Lelang 6 Jabatan di BUMN Lihat Syarat, Formasi & Tata Cara Daftarnya, Berminat?

POS-KUPANG.COM- Ini adalah gebrakan Menteri BUMN Erick Tohir selanjutnya. Setelah merombak direksi di beberapa BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir melelang jabatan pimpinan tinggi madya di Kementerian BUMN.

Sesuatu yang baru dalam tradisi penentuan pimpinan BUMN.

Dilansir TribunWow.com, pendaftaran dimulai dari Kamis (26/12/2019) hingga Senin (6/1/2020).

Dikutip dari laman panseljpt.bumn.go.id, ada 6 jabatan yang dilelang.

1. Sekretaris Kementerian BUMN

2. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko

3. Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi

4. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis

• Erick Tohir Tutup Peluang Sandiaga Uno ke BUMN, Sebut Teman Diskusi Saja, Ternyata Ini Alasannya!

5. Staf Ahli Bidang Industri

6. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Formasi jabatan yang dilelang kementerian BUMN (panseljpt.bumn.go.id)

Persyaratan Pendaftaran

• Politisi Gerindra Andre Rosiade Tantang Erick Tohir Bongkar Mega Skandal Rp 16 T di BUMN Lain

Bagi PNS

1. Berstatus sebagai PNS, yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;

2. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, diutamakan Magister / Pasca Sarjana (S2);

3. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

4. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

5. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;

Sumber: Tribunnews