Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM|KUPANG - "Kalau ada yang bilang kami jalan-jalan, saya kira itu tidak benar. DPRD lakukan perjalanan dinas itu menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) legislatif,".
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD NTT, Ir.Yucundianus Lepa,M.Si, Sabtu ( 19/1/2019).
Menurut Yucundianus, salah satu tupoksi DPRD, yaitu melakukan perjalan baik ke dalam maupun keluar daerah.
"Ada tugas-tugas yang harus dilakukan DPRD NTT dalam hal ini alat kelengkapan dewan (AKD), seperti melakukn konsultasi, koordinasi, selain tugas pengawas DPRD, kunjungan kerja dan reses," kata Yucundianus.
Terkait biaya perjalanan dinas DPRD NTT yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, ia mengatakan, semakin banyak tugas yang dijalankan,maka banyak juga biaya perjalanan dinas.
• Ramalan Zodiak Senin, 21 Januari 2019, Capricorn Alami Gangguan Komunikasi dengan Kekasih
• Marion Jola Pamer Foto Mesra dengan Julian Jacob, Netizen: Cocok Banget
• KSP Pelita Lifau Indah Gelar RAT VI Tahun Buku 2018, Targetkan Aset Rp 1 Miliar
Lebih lanjut, semua perjalanan dinas DPRD NTT sudah terjadwal dan disetujui dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTT dan setiap bulan ada rapat Banmus kemudian disampaikan dalam paripurna DPRD NTT.
"Jadi tidak yang bilang dewan hanya jalan-jalan saja, tapi memang, dewan harus jalan.Bagaiman dewan mau mengawasi pembangunan daerah tapi tidak memantau dilapangan," tanya Yucundianus.
Dia mencontohkan, di badan anggaran (banggar) yang selalu melakukan konsultasi ke Mendagri, Kemenkeu dan lain sebagainya.
"Begitu juga dengan evaluasi, kemudian kalau kita ke Kemendagri, maka kehadiran DPRD NTT di sana dibuktikan dengan tandatangan SPPD. Jadi tidak ada yang bilang pelesir atau jalan-jalan,sebab kalau mau jalan pesiar tidak usah jadi dewan," katanya.
Dikatakan, dalam melakukan perjalanan dinas, biasanya ada pendamping dari sekretariat dewan, jadi semua itu diatur.
• Hari Minggu, Istri Gubernur NTT Julie Laiskodat Tetap Masuk Kerja
• Nusa Toyota Luncurkan New Avanza dan New Veloz, Lebih Mewah dan Stylish
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengatakan, tahun 2019, Pemprov NTT akan selektif dalam memberikan perjalanan dinas bagi ASN.
"Kita akan lihat urgensinya tugas itu. Kalau urgen ya silakan,tapi kalau yang tidak begitu urgen, maka kita ada penghubung di Jakarta dan bisa dilakukan kepala penghubung," kata Josef.
Dikatakan, Pemprov NTT akan melakukan pengecekan secara ketat soal SPPD. "Jadi bukan kita larang tidak lakukan perjalanan dinas, tetapi kita akan selektif sesuai prioritas," katanya.
Sedangkan soal dana perjalanan dinas di DPRD NTT, Josef mengatakan, di DPRD NTT itu pengelolaan keuangan sendiri. "Dewan itu punya pengelolaan keuangan sendiri atau otonom,jadi kita tidak bisa masuk kesana," ujarnya.
Dominan Konsultasi
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Anselmus Talo mengatakan, dominan perjalanan dinas oleh DPRD NTT adalah untuk konsultasi. Konsultasi itu berkaitan erat tugas dan fungsi DPRD.