Setya Novanto Bebas Bersyarat, Ayah Gavriel Novanto Sudah Keluar dari Lapas Sukamiskin

Ditjenpas menegaskan bahwa pembebasan bersyarat ini bukan bagian dari program remisi khusus kemerdekaan, melainkan hasil dari proses hukum yang telah berjalan sesuai prosedur.

Syarat Pembebasan Bersyarat di Indonesia Berdasarkan Regulasi

Pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang diatur dalam sejumlah regulasi hukum di Indonesia. Ketentuan ini memungkinkan narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pembinaan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dasar Hukum:

• Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
• Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
• Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
• Permenkumham No. 7 Tahun 2022, sebagai perubahan atas
• Permenkumham No. 3 Tahun 2018
• Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, khususnya Pasal 10 ayat (2) dan (3), yang menjadi dasar pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi seperti Setya Novanto.

Syarat Umum

• Telah menjalani minimal 2/3 masa pidana, dengan ketentuan minimal 9 bulan telah dijalani
• Berkelakuan baik selama masa pidana, khususnya dalam 9 bulan terakhir
• Aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas
• Dapat diterima kembali oleh masyarakat, berdasarkan hasil asesmen sosial dan rekomendasi Bapas.

Syarat Administratif

• Salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan hukuman
• Laporan pembinaan dari Lapas
• Laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas
• Surat jaminan dari keluarga atau lembaga sosial
• Surat pernyataan dari narapidana bahwa tidak akan melakukan pelanggaran hukum kembali
• Untuk narapidana kasus korupsi, terdapat syarat tambahan berupa pembayaran lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.
• Dalam kasus Setya Novanto, Ditjenpas menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum pembebasan bersyarat diberikan. 
   

Respon KPK

Menanggapi pembebasan bersyarat Setnov--sapaan akrabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan ikut campur, sebab pembebasan narapidana merupakan wewenang penuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang diatur dalam sejumlah regulasi hukum di Indonesia. 

Ketentuan ini memungkinkan narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pembinaan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa tugas KPK dalam penindakan kasus korupsi telah selesai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dieksekusi.

"Sesuai dengan ketentuan UU KPK, tugas dan kewenangan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, hanya sebatas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Johanis Tanak dalam keterangannya, Senin (18/8).

"Setelah semua tugas tersebut dilaksanakan, selesai sudah tugas KPK. Untuk urusan yang terkait dengan adanya pemberian bebas bersyarat kepada terpidana, termasuk terpidana Setya Novanto, hal tersebut menjadi ranah tugas dan kewenangan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK tidak ikut campur dengan hal tersebut," imbuhnya.

Belum Pulang ke Rumah

Meski sudah bebas bersyarat, Setya Novanto belum pulang ke rumahnya di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.